Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kota Denpasar Ikuti Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam RPJMD Kementerian PPPA RI

Bali Tribune / PENGINTEGRASIAN - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya pada Kamis, (7/11) didampingi Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati membuka Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam RPJMD oleh Kementerian PPPA RI di Denpasar.

balitribune.co.id | Denpasar - Kota Denpasar terpilih untuk mengikuti Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam  Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat kabupaten dan kota yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Berlangsung di Hotel Grand Palace, Sanur, Kamis (7/11), kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya didampingi Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati. 

Dalam kesempatan itu, hadir sebagai narasumber di antaranya Pakar Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI , Lenny R Rosalin dan Maya Rostanty, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma. 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya saat membacakan sambutan Pjs. Walikota Denpasar, menyampaikan pihaknya sangat mendukung dan merasa terhormat Pemkot Denpasar mendapatkan kesempatan uji coba Pedoman Pengintegrasian Isu Gender oleh Kementerian PPPA RI.

"Kegiatan ini akan mengoptimalkan upaya yang selama ini telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pedoman yang disusun ini akan memberikan acuan dan kepastian  bagi daerah untuk mengintegrasikan gender pada perencanaan Kabupaten/Kota," ujarnya. 

Melalui Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender, Pemkot Denpasar berkomitmen mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang juga  merupakan strategi mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan  dimulai dari proses  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berkesinambungan. Untuk mendorong hal tersebut, dipastikan upaya pengintegrasian harus dimulai  sejak perencanaan strategis jangka menengah 5 tahunan di tingkat daerah, yaitu pada proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah. 

Pada tahun 2023 lalu, Kota Denpasar sendiri telah meraih predikat mentor dalam penganugerahan Parahita Ekapraya. Dalam hasil penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG), Indeks pembangunan gender  (IPG) Kota Denpasar ada pada angka 96.92, angka indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Denpasar pada 67.21 dan indeks ketimpangan gender (IKG) pada angka 0.303 dimana angka tersebut menunjukkan capaian yang baik. Namun dalam beberapa aspek, masih perlu tindakan lebih untuk mengatasi kesenjangan gender, mencapai keadilan dan juga kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. 

Strategi Pengarusutamaan Gender telah dilakukan oleh Pemkot Denpasar melalui berbagi upaya. Mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan. Salah satu langkahnya yaitu mengintegrasikan gender dalam Perencanaan lima tahun di tingkat Kota denpasar dan Renstra PD.

Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati menjelaskan kegiatan Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam  Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan pada hari ini dan dilanjutkan pada Jumat, 8 November 2024 mendatang mengangkat materi Diskusi Pengintegrasian Isu Gender dalam penyelenggaraan UU Kesehatan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dalam RPJMD dan mekanisme Kordinasi penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

"Kegiatan uji coba ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang merupakan para pemangku kepentingan terkait dan berasal dari OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Semoga saja dari kegiatan ini nantinya akan menghasilkan yang terbaik bagi keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kota Denpasar," jelasnya.

wartawan
HEN
Category

Nyoman Satria Hadiri Karya Atma Wedana dan Manusa Yadnya di Desa Adat Mengwi

balitribune.co.id | Mangupura - Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria  bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa  menghadiri pelaksanaan Karya Penileman/Atma Wedana dan Manusa Yadnya yang diselenggarakan oleh Desa Adat Mengwi bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Mengwi, Senin (20/10).

Baca Selengkapnya icon click

Teman Sekolah Jadi Predator, Siswi SMA di Denpasar Berjuang Mencari Keadilan

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sebut saja Bunga (nama samaran, red) mengalami nasib pilu. Gadis berusia 16 tahun ini diduga menjadi korban persetubuhan atau pencabulan di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan pada awal Oktober 2025. Ironisnya, pelaku diduga merupakan teman satu sekolah korban berinisial IGNABT.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Bangli Kukuhkan Bunda PAUD

balitribune.co.id | Bangli -  Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta mengukuhkan secara serentak Bunda PAUD di tiga tingkatan pada Senin (20/10) bertempat di Gedung BMB, kantor Bupati Bangli. Pengukuhan Bunda PAUD ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bunda PAUD yang dikukuhkan yakni  4 Bunda PAUD Kecamatan dan 68 Bunda PAUD Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli,

Baca Selengkapnya icon click

Polda Bali Respons Cepat Postingan Mr. Terimakasih, Imbau Laporkan Secara Resmi

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali dengan merespons cepat postingan akun media sosial "mr.terimakasih" yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi pemilik akun untuk meminta klarifikasi, Senin (20/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fatwa MUI: Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.