Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KPU dan Polri Diharapkan Jaga Netralitas Jelang Pemilu

SILATURAHMI - Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Bali I Putu Gede Djaja bersama pengurus saat silaturahmi dengan Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi, dan jajaran.

BALI TRIBUNE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diharapkan menjaga netralitas jelang Pemilu 2019. Hal tersebut penting, sehingga harapan tentang Pemilu yang lancar, damai dan sejuk, dapat terwujud.  Harapan tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Bali, I Putu Gede Djaja, saat silaturahmi pengurus Partai Berkarya dengan Polda Bali, di Denpasar, Rabu (21/11). Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Bali Kade Andika Suteja, bersama sejumlah pengurus lainnya.  "Setiap orang tentu berharap kedamaian. Kami dari Partai Berkarya, juga punya harapan yang sama. Dan saya menjamin, anak - anak kami di Partai Berkarya berjalan pada track yang benar," ujar Djaja.  Walau ada harapan seperti itu, Djaja tak menampik jika biasanya ada saja pihak-pihak yang memprovokasi keadaan sehingga menjadi keruh. Atas dasar itu, ia berharap para penyelenggara, dalam hal ini KPU, serta pihak kepolisian, agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "Jadi kita harapkan kondisi yang kondusif. Kita berharap seluruh komponen penyelenggara, pihak keamanan, agar netral. Netralitas itu tentu memberi harapan bagi terwujudnya Pemilu damai. Kalau penyelenggara dan pihak keamanan tidak netral, tentu mengundang orang untuk merasa tidak adil dan ujungnya ribut," ucapnya.  Sementara itu Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi, SIK, yang hadir bersama jajaran, mengatakan, di masa kampanye Pemilu 2019 ini tentu suhu politik akan semakin memanas. Ia berharap, hal tersebut tidak merambah ke Bali.  "Saya berharap di Bali, santai saja. Semua harus aman. Sebab kalau tidak aman, maka tidak akan ada wisatawan yang berkunjung. Kalau tidak ada wisatawan, kita juga yang sulit," ujar Dwi Wahyudi.  Di akhir silaturahmi tersebut, pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Bali juga mendeklarasikan anti hoaks, ujaran kebencian dan memerangi isu SARA serta mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk. 

wartawan
San Edison
Category

Tebing di Pinggir Jembatan Peken Belayu - Kukuh Longsor Lagi

balitribune.co.id I Tabanan - Tebing di pinggir jembatan Peken Belayu-Kukuh di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, longsor lagi pada Rabu (22/4/2026) sore. Tak hanya itu, material tebing yang longsor itu membuat gelombang air pada aliran Sungai Yeh Ge menerjang areal wantilan pura yang ada di seberangnya.

Baca Selengkapnya icon click

Tim Gabungan Gelar Penertiban Identitas, Sasar 141 Duktang di Bajera

balitribune.co.id - Tabanan - Tim gabungan di Kecamatan Selemadeg melakukan penertiban identitas terhadap 141 penduduk pendatang (duktang) yang tinggal di lingkungan Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Penertiban yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) malam itu menyasar belasan rumah kos, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Korsleting Listrik, Laundry Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Sebuah tempat usaha laundry yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, dilalap si jago merah pada Selasa (22/4/2026) sekira pukul 08.30 Wita. Kuat dugaan kebakaran  dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi kabel yang kemudian menyambar pakaian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.