Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lahan Melambung, Rumah Rakyat Sulit Terealisasi

Ida Bagus Sudewa
Ida Bagus Sudewa

BALI TRIBUNE - Rumah KPR subsidi yang merupakan bagian dari  program  Sejuta Rumah yang  dicanangkan pemerintah pusat, rupanya sulit terealisasi di Gianyar. Meskipun permintaan rumah bersubsidi ini sangat tinggi, namun pengembang terkendala suplai produk. Pasalnya, tingginya harga tanah di wilayah Gianyar  membuat pengembang kesulitan memenuhi permintaan rumah murah.

          Kadis Penataaan Wilayah dan Pertanahan Ida Bagus Sudewa mengungkapkan,  harga tanah yang mahal di sejumlah wilayah di Gianyar, menjadi kendala pengembangan rumah sederhana ini. Saat ini, wilayah pengembangan rumah subsidi baru mengarah ke wilayah Gianyar Utara. Namun,  tetap sulit mencari tanah dengan harga yang terjangkau. “Dari sisi permintaan, bisa dikatakan rumah subsidi sangat tinggi. Hanya saja yang menjadi masalah, terutama di Gianyar adalah lahannya yang mahal,” terangnya.

Kalaupun dipaksakan pengadaan lahan di Gianyar Utara, maka akan sedikit yang berminat, mengingat darinsisi akses ke kota dan tempat kerja justru sangat jauh., bila kredit tersebut dinikmati oleh PNS, maka setudaknya jarak tempuh dari tempat kerja dengan rumah ditempuh minimal dengan waktu 15 menit. Dan PNS yang bisa menikmati progran tersebut adalah ONS yang Golongan I dan II.

Namua demikian, Pemkab Gianyar melalui Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan maaih akan melakukan survey lokasi.   Mencaei lahan yang bisa dibebaskan dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Setidaknya, dengan luas per kapling 60m2, dengan rumah type 21. Sedangkan kisaran  harga, nanti ditentukan setelah perhitungan harga lahan dan nilai bangunan.

Diakuinya, peminat program rumah murah ini sangat banyak, namun dirinya tidak mau mengumumkan sebelum benar-benar mendapatkan lokasi. "Masih panjang prosesnya, tapi yang utama adalah persoalan lahan spertibyang saya sebutkan barusan, bayangkan harga lahan per are di Kota Gianyar rata-rata 300 juta, maka itu tidak mungkin," pungkasnya.

wartawan
redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.