Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lahan Melambung, Rumah Rakyat Sulit Terealisasi

Ida Bagus Sudewa
Ida Bagus Sudewa

BALI TRIBUNE - Rumah KPR subsidi yang merupakan bagian dari  program  Sejuta Rumah yang  dicanangkan pemerintah pusat, rupanya sulit terealisasi di Gianyar. Meskipun permintaan rumah bersubsidi ini sangat tinggi, namun pengembang terkendala suplai produk. Pasalnya, tingginya harga tanah di wilayah Gianyar  membuat pengembang kesulitan memenuhi permintaan rumah murah.

          Kadis Penataaan Wilayah dan Pertanahan Ida Bagus Sudewa mengungkapkan,  harga tanah yang mahal di sejumlah wilayah di Gianyar, menjadi kendala pengembangan rumah sederhana ini. Saat ini, wilayah pengembangan rumah subsidi baru mengarah ke wilayah Gianyar Utara. Namun,  tetap sulit mencari tanah dengan harga yang terjangkau. “Dari sisi permintaan, bisa dikatakan rumah subsidi sangat tinggi. Hanya saja yang menjadi masalah, terutama di Gianyar adalah lahannya yang mahal,” terangnya.

Kalaupun dipaksakan pengadaan lahan di Gianyar Utara, maka akan sedikit yang berminat, mengingat darinsisi akses ke kota dan tempat kerja justru sangat jauh., bila kredit tersebut dinikmati oleh PNS, maka setudaknya jarak tempuh dari tempat kerja dengan rumah ditempuh minimal dengan waktu 15 menit. Dan PNS yang bisa menikmati progran tersebut adalah ONS yang Golongan I dan II.

Namua demikian, Pemkab Gianyar melalui Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan maaih akan melakukan survey lokasi.   Mencaei lahan yang bisa dibebaskan dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Setidaknya, dengan luas per kapling 60m2, dengan rumah type 21. Sedangkan kisaran  harga, nanti ditentukan setelah perhitungan harga lahan dan nilai bangunan.

Diakuinya, peminat program rumah murah ini sangat banyak, namun dirinya tidak mau mengumumkan sebelum benar-benar mendapatkan lokasi. "Masih panjang prosesnya, tapi yang utama adalah persoalan lahan spertibyang saya sebutkan barusan, bayangkan harga lahan per are di Kota Gianyar rata-rata 300 juta, maka itu tidak mungkin," pungkasnya.

wartawan
redaksi
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.