balitribune.co.id | Denpasar - Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali selama Januari hingga 23 Juni 2023 tercatat sebanyak 163 warga negara asing (WNA) yang dideportasi. Dari jumlah tersebut didominasi WNA Rusia sebanyak 41 orang yang dideportasi ke negaranya. Deportasi ini merupakan tindakan administrasi kepada WNA yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu terus mengimbau masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali agar proaktif memantau, dan melaporkan berbagai jenis pelanggaran atau patut diduga melanggar aturan yang dilakukan oleh WNA kepada pihak berwenang. "Sehingga dapat diambil tindakan tegas," ujar Anggiat dalam siaran persnya, Minggu (25/6).
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly mengecek ke lapangan terkait perkembangan berbagai kasus yang mencuat, dimana warga negara asing yang melanggar aturan adat, berlalu tidak pantas hingga kriminal di Pulau Bali. Diharapkan dengan adanya penerapan Do and Don’t Wisatawan dalam bentuk pamflet dan QR code di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai akan mengurangi pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing saat berada di Bali.
Do and Don’t Wisatawan mengenai apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan selama berwisata di Bali dalam bentuk pamflet dan QR code di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu masuk turis asing ke Bali dapat mencegah perilaku tidak pantas. Sehingga wisatawan asing bisa mengetahui apa yang perlu mereka perhatikan selama di Bali.
Do and Don't Wisatawan merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mencegah pelanggan turis selama di Bali. "Kebijakan Do and Don't ini sangat baik, sehingga wisatawan mancanegara bisa langsung tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh selama di Bali," ujar Yasonna.
