Diposting : 16 May 2019 23:33
San Edison - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Kasus pemukulan yang melibatkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali I Kadek Diana dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai, Selasa (14/5), saat ini masuk ke ranah hukum. Keduanya, konon saling lapor ke Polda Bali.
Menariknya, di tengah heboh kasus "Banteng seruduk Banteng" ini, muncul sejumlah spekulasi di tengah masyarakat, khususnya di media sosial. Banyak yang mengaitkan kasus ini ke skenario penjegalan Kadek Diana menuju kursi Ketua DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024.
Maklum, politikus asal Gianyar ini, turut digadang-gadang akan menempati kursi panas ketua dewan. Ia bersama dengan sejumlah nama lainnya, seperti Nyoman Adi Wiryatama, I Bagus Alit Sucipta, serta Putu Mangku Mertayasa.
Dikonfirmasi terkait spekulasi yang berkembang ini, Kadek Diana enggan berkomentar banyak. Menurut dia, pihaknya sedikit pun tidak memikirkan hal tersebut. Bahkan ketika masyarakat ramai menggunjingkan hal tersebut di media sosial, Kadek Diana enggan ikut berkomentar.
"Coba saja cek di media sosial, ada beberapa komen yang mengarah ke sana. Tapi saya tidak ikut mengomentari itu. Saya serahkan semua sama Yang di Atas saja. Kalau memang ada yang berbuat seperti itu, biar dapat karma nanti," kata Kadek Diana, melalui saluran telepon, Rabu (15/5).
Ia menambahkan, saat ini masyarakat sudah sangat cerdas. Biarkan masyarakat sendiri yang menilai apa yang sedang terjadi. Apalagi dirinya sejak awal memang dirinya tidak berambisi untuk menjadi ketua DPRD Provinsi Bali.
"Saya dari awal katakan, saya sama sekali tidak berambisi (jadi ketua dewan). Ini kan saya digadang-gadang oleh masyarakat, karena melihat suara, pengalaman dan posisi di struktur partai. Kalau dari saya, ga ada ambisi seperti itu," tandas Kadek Diana.
"Silahkan juga dicek apakah ada pergerakan dari saya untuk bisa duduk di posisi itu. Saya tidak melakukan lobi ke DPD, apalagi DPP. Ga ada itu. Jadi gerakan yang memperlihatkan bahwa saya berambisi menjadi ketua, juga ga ada," pungkas anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali ini.
