Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lanjutan Kontrak Hotel Isolasi Covid-19 Tergantung Pemprov

Bali Tribune/ UBUD - Salah satu hotel di Ubud yang selama ini dijadikan tempat karantina Pasien Covid-19.
Balitribune.co.id | Gianyar - Meski gauang pemberitaan tentang Covid-19 sudah meredup, namun kenyataannya pasien Covid-19 berstatus OTG di Gianyar masih juga bertambah. Dua hotel di Wilayah Ubud yang kini dijadikan  Karantina pasien Covid-19 berstatus OTG,  tidak pernah nihil penghuni. Namun sayang, mas kontrak dua hotel ini berakhir di akhir Desember nanti.  Sementara Pemkab Gianyar hingga kini belum memastikan akan  memperpanjang masa kontraknya. Karena segala pembiayaan termasuk anggaran sewa kontrak selama ini ditanggung oleh Pemprov Bali. 
 
Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya, Selasa (22/12), tidaka menampik  jika kerjasama pemerintah dengan dua hotel, yakni Sully dan Maxone berakhir di akhir Desember ini. Disebutkan,  kerjasama tersebut merupakan kebijakan Pemprov Bali. Karena itu, selama ini pembiayaannya ditanggung oleh Pemprov Bali. "Sebelumnya  merupakan kerjasama antara Pemprov. Untuk kerjasamanya selanjutnya, kami masih menunggu keputusan Pemprov," ujar Wisnu.
 
Kalau pun Pemprov Bali tidak membiayai lagi penggunaan dua hotel tersebut sebagai tempat isolasi, bagi Wisnu bukan persoalan sanggup atau tidaknya Pemkab Gianyar. Namun hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemprov. Ketika nanti Pemprov tidak membiayai, pihaknya akan mencari jalan lain. "Kita tak berandai, namun saling koordinasi. Jadi kita masih menunggu kepastian dari Pemprov Bali, setelah itu baru bisa kita ambil langkah apa yang tepat untuk dilakukan, supaya tidak terjadi klaster keluarga," tegasnya.
 
Tabahnya,  hingga saat ini jumlah pasien yang diisolasi di hotel tersebut relatif minim. Selain itu, kasus Covid-19 di Gianyar sudah bisa ditekan. Sebagai upaya lain dalam menekan jumlah angka Covid-19, selain pengadaan tempat isolasi, pihaknya akan menindaklanjuti SE Gubernur Bali terkait larangan pesta. Kata dia, saat ini pihaknya tengah merancang Surat Edaran (SE) yang akan ditujukan ke kepala desa/kelurahan, supaya mengawal SE Gubernur Bali tersebut. "Kami Tentunya  dukung penuh SE Gubernur untuk tidak melakukan perayaan yang mengumpulkan orang banyak dalam menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Kami juga akan keluar SE, supaya kepala desa dan perbekel mengawal SE Gubernur supaya dijalankan oleh masyarakat," tegasnya. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Aparatur di Tabanan Terjerat Narkoba, Pemkab Akan Perluas Tes Urine ke Pemerintah Desa

balitribune.co.id I Tabanan - Tiga orang aparatur di Tabanan terseret kasus narkoba. Proses hukumnya saat ini sedang berjalan di Polres Tabanan. Dalam keterangan pers, Rabu (25/2/2026), Polres Tabanan selaku pihak berwenang mengonfirmasi adanya dua oknum pegawai Pemkab Tabanan yang tersangkut kasus nakoba.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.