Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Launching Rama Dewa Community Plan Desa Nyambu

Bali Tribune/ Peserta FGD pose bareng usai launching Rama Dewa Community Plan di Desa Nyambu Kediri,Rabu (21/8) kemarin.
balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabanan, menggelar Launching dan FGD (Focus Disscusion Group) Rama Dewa Community Plan (Komunitas Rasa Aman di Desa Wisata), di Kantor Perbekel Desa Nyambu, Kediri, Rabu (21/8) pagi kemarin.
 
Diskusi santai yang dihadiri oleh sekitar 50 0rang tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, AA. Dalem Tresna Ngurah, didampingi Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB. Wiratmaja. Nampak hadir pada kesempatan tersebut, Kadis Sosial Kabupaten Tabanan, Nyoman Gede Gunawan, dan Kadis Perikanan Tabanan, Raka Iswara.
 
Rama Dewa Community Plan adalah sebuah komunitas yang melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat, kependudukan dan kepariwisataan, dan memilih Desa Nyambu sebagai Pilot Project, jelas I Gusti Ayu Ketut Karyani, saat mempresentasikan kegiatan tersebut dihadapan seluruh undangan yang hadir saat itu.
 
Dirinya menambahkan sudah tentu dengan adanya Komunitas Rasa Aman di Desa Wisata memberikan manfaat bagi masyarakat. Diantaranya menjamin pelayanan bagi PMKS, menjamin rasa aman masyarakat dan wisatawan, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka bencana, membangun infrastruktur yang mantap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lainnya.
 
IB. Wiratmaja menjelaskan, Rama Dewa Community Plan ini berfungsi untuk mewadahi keluhan masyarakat dan ini merupakan posko pengaduan atau posko pendataan yang nantinya dimohonkan pendanaannya. 
 
“Semuanya akan kami rancang di Bapelitbang, tentu nanti leading sektornya kembali kepada Desa. Ada sharing dari kami dan Desa menjadi Percontohan,” tegasnya.
 
Program ini merupakan program perdana di Desa Wisata Nyambu, dan diharapkan nanti kedepannya bisa diterapkan di 22 Desa Wisata lainnya di Kabupaten Tabanan. 
 
“Percontohan dulu, pilot projectnya ada disini. Dan mudah-mudahan kedepan bisa diterapkan di 22 Desa Wisata lainnya.” imbuh Wiratmaja.
 
Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu strategi dalam mewujudkan Tabanan Serasi sesuai Perda nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD 2016-2021 adalah menggerakan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata.
 
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, AA. Dalem Tresna Ngurah mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta FGD, khususnya Bapelitbang Tabanan. 
 
“Model ini harus diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Nyambu, khususnya. Dan semoga dapat berdampak luas bagi kawasan disekitarnya,” ungkap Gung Dalem.
 
Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh hadirin yang saat itu hadir agar memberikan masukan-masukan positif dalam rangka pengembangan Desa Wisata Nyambu, serta keseriusan, komitmen dan fokus serta semangat yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
 
Pihaknya juga menghimbau Bapelitbang Kabupaten Tabanan dan seluruh stakeholders terkait, agar merencanakan konsep pengembangan Rama Dewa Community Plan ini dengan secermat-cermatnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Desa Nyambu dan desa-desa lainnya di Kabupaten Tabanan. (u)
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Pemkab Badung Terima Hibah BMN Hasil Rampasan KPK RI

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa eks barang rampasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Hibah berupa tanah barang sitaan KPK RI ini terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, terdiri dari 6 bidang tanah dengan total nilai Rp 26 miliar lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Rapat Paripurna DPRD Jembrana Tetapkan Tiga Ranperda Jadi Perda

balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui berbagai proses pembahasan, akhirnya DPRD Kabupaten Jembrana kembali menetapkan Rancangan Peraturan Daeran (Ranparda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Senin (14/5). Regulasi yang ditetapkan tersebut di antaranya pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran (TA) 2024 dan perubahan APBD TA 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Godok Program Satu Keluarga Satu Sarjana

 balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemkab Badung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Kabupaten Badung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Beasiswa untuk Masyarakat Badung, bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung bersama jajaran Inspektorat, Dinas Dikpora, BPKAD, Bagian Kesra Setda Badung, serta Tim Perumus Kebijakan Kabupaten B

Baca Selengkapnya icon click

"Kembalikan Uang Kami", Diduga Dikorupsi, Uang Nasabah LPD Mambal Tak Bisa Ditarik

balitribune.co.id | Mangupura - Kisruh dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Mambal di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal Badung akhirnya *meledak". Para nasabahnya, pada Minggu (13/7), bahkan menggelar demo untuk menuntut pengembalian uang tabungan mereka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemilihan Duta Endek Kembali Digelar, Cari Wajah Baru Mewakili Budaya Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dekranasda  Kota Denpasar kembali menghadirkan Pemilihan Duta Endek di tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan kain tenun tradisional khas Bali, yaitu kain endek.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPDBU

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai wujud pelayanan dasar bagi masyarakat. Berbagai opsi dilakukan seperti bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.