Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Layak Dampingi Jokowi

integritas
Mahfud MD /net

BALI TRIBUNE - Sejumlah partai politik, sudah menegaskan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dijagokan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2019. Mulai dari Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Hanura, PSI, hingga PDIP, bahkan sudah mendeklarasikan Jokowi Capres 2019.

Menariknya, seluruh partai yang telah resmi menunjuk Jokowi sebagai Capres, rata-rata belum mengusulkan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Sebagian mengaku mengusung Jokowi tanpa syarat, sementara sebagian lagi masih malu-malu menyodorkan nama cawapres.

Kondisi ini membuat media massa mereka-reka sosok yang pantas mendampingi Jokowi. Beberapa tokoh nasional misalnya, mulai disebut-sebut sebagai figur ideal. Bahkan ada beberapa nama, juga menebar pesona agar bisa dipinang Jokowi.

Di tengah belum adanya kepastian tentang nama cawapres pendamping Jokowi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, mengatakan, sebelum menilai sosok cawapres yang tepat mendampingi Jokowi maka perlu mencermati penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Jokowi - JK selama ini.

Menurut dia, salah satu poin Nawacita adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, kepemimpinan Jokowi - JK justru lebih fokus pada persoalan infrastruktur dibandingkan penegakan hukum.

Karena itu, bagi Jimmy, Cawapres yang akan mendampingi Jokowi untuk periode kedua nanti dibutuhkan sosok yang berlatarbelakang hukum. Dia juga harus memiliki integritas. “Perlu orang hukum yang berintegritas dan paham betul dalam melakukan kebijakan hukum yang adil, dan ditunjang dengan pengalaman yang kuat di bidang hukum maupun politik, sebagai pendamping Jokowi ke depan,” tutur Jimmy, di Denpasar, Senin (5/3).

Ia menambahkan, sosok cawapres yang memenuhi syarat demikian sangat dibutuhkan, mengingat tantangan ke depan akan semakin kuat dalam pemberantasan korupsi. “Sehingga diperlukannya kebijakan yang tegas dan fokus dari Presiden dalam penegakan hukum melalui upaya menciptakan clean and good governance dalam penyelenggaraan negara,” ujar Jimmy.

Dengan mengacu pada kriteria tersebut, Jimmy pun tanpa ragu menyebut nama Prof Mahfud MD, sebagai tokoh yang layak mendampingi Jokowi. Mahfud MD, dalam catatan Jimmy, secara integritas tidak diragukan lagi. Mahfud MD juga dinilai sebagai sosok yang bersih.

“Track record-nya menunjukkan ketegasannya melawan korupsi. Begitu juga dengan pengalaman, pernah menduduki jabatan di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudisial, dengan menjadi Menteri Pertahanan, Anggota DPR/MPR serta Ketua Mahkamah Konstitusi, juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” paparnya.

Selain itu, lanjut Jimmy, pertimbangan dari aspek sosial kemasyarakatan, Mahfud MD yang kini menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), bisa diterima oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat Indonesia. Sebab, Mahfud MD berasal dari kalangan santri dan sosoknya yang moderat. “Beliau layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi,” pungkas Jimmy.

wartawan
San Edison
Category

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ipda Haris Budiyono Adukan Dua Media ke Dewan Pers

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Odja, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Ipda Haris Budiyono yang mengadukan dua media siber ke Dewan Pers. Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan yang sangat tepat dan konstitusional bagi siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

Baca Selengkapnya icon click

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan KORPRI Memastikan Layanan JKN bagi ASN

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkolaborasi dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk memastikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.