Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Layak Dampingi Jokowi

integritas
Mahfud MD /net

BALI TRIBUNE - Sejumlah partai politik, sudah menegaskan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dijagokan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2019. Mulai dari Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Hanura, PSI, hingga PDIP, bahkan sudah mendeklarasikan Jokowi Capres 2019.

Menariknya, seluruh partai yang telah resmi menunjuk Jokowi sebagai Capres, rata-rata belum mengusulkan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Sebagian mengaku mengusung Jokowi tanpa syarat, sementara sebagian lagi masih malu-malu menyodorkan nama cawapres.

Kondisi ini membuat media massa mereka-reka sosok yang pantas mendampingi Jokowi. Beberapa tokoh nasional misalnya, mulai disebut-sebut sebagai figur ideal. Bahkan ada beberapa nama, juga menebar pesona agar bisa dipinang Jokowi.

Di tengah belum adanya kepastian tentang nama cawapres pendamping Jokowi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, mengatakan, sebelum menilai sosok cawapres yang tepat mendampingi Jokowi maka perlu mencermati penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Jokowi - JK selama ini.

Menurut dia, salah satu poin Nawacita adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, kepemimpinan Jokowi - JK justru lebih fokus pada persoalan infrastruktur dibandingkan penegakan hukum.

Karena itu, bagi Jimmy, Cawapres yang akan mendampingi Jokowi untuk periode kedua nanti dibutuhkan sosok yang berlatarbelakang hukum. Dia juga harus memiliki integritas. “Perlu orang hukum yang berintegritas dan paham betul dalam melakukan kebijakan hukum yang adil, dan ditunjang dengan pengalaman yang kuat di bidang hukum maupun politik, sebagai pendamping Jokowi ke depan,” tutur Jimmy, di Denpasar, Senin (5/3).

Ia menambahkan, sosok cawapres yang memenuhi syarat demikian sangat dibutuhkan, mengingat tantangan ke depan akan semakin kuat dalam pemberantasan korupsi. “Sehingga diperlukannya kebijakan yang tegas dan fokus dari Presiden dalam penegakan hukum melalui upaya menciptakan clean and good governance dalam penyelenggaraan negara,” ujar Jimmy.

Dengan mengacu pada kriteria tersebut, Jimmy pun tanpa ragu menyebut nama Prof Mahfud MD, sebagai tokoh yang layak mendampingi Jokowi. Mahfud MD, dalam catatan Jimmy, secara integritas tidak diragukan lagi. Mahfud MD juga dinilai sebagai sosok yang bersih.

“Track record-nya menunjukkan ketegasannya melawan korupsi. Begitu juga dengan pengalaman, pernah menduduki jabatan di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudisial, dengan menjadi Menteri Pertahanan, Anggota DPR/MPR serta Ketua Mahkamah Konstitusi, juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” paparnya.

Selain itu, lanjut Jimmy, pertimbangan dari aspek sosial kemasyarakatan, Mahfud MD yang kini menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), bisa diterima oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat Indonesia. Sebab, Mahfud MD berasal dari kalangan santri dan sosoknya yang moderat. “Beliau layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi,” pungkas Jimmy.

wartawan
San Edison
Category

BPBD Tabanan Salurkan Bantuan Logistik bagi Warga Terdampak Longsor dan Kebakaran

balitribune.co.id | Tabanan - Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir memicu sejumlah kejadian bencana di beberapa wilayah Kabupaten Tabanan, mulai dari longsor hingga kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan (BPBD) bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak.

Baca Selengkapnya icon click

Perda 4/2026 Jadi Tameng Lahan Produktif, Bali Perkuat Kedaulatan Pangan

balitribune.co.id | Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis dalam menjaga masa depan pertanian dan ketahanan pangan daerah. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan komitmen kuat untuk melindungi lahan pertanian produktif dari tekanan pembangunan dan praktik kepemilikan terselubung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.