Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Layak Dampingi Jokowi

integritas
Mahfud MD /net

BALI TRIBUNE - Sejumlah partai politik, sudah menegaskan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dijagokan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2019. Mulai dari Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Hanura, PSI, hingga PDIP, bahkan sudah mendeklarasikan Jokowi Capres 2019.

Menariknya, seluruh partai yang telah resmi menunjuk Jokowi sebagai Capres, rata-rata belum mengusulkan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Sebagian mengaku mengusung Jokowi tanpa syarat, sementara sebagian lagi masih malu-malu menyodorkan nama cawapres.

Kondisi ini membuat media massa mereka-reka sosok yang pantas mendampingi Jokowi. Beberapa tokoh nasional misalnya, mulai disebut-sebut sebagai figur ideal. Bahkan ada beberapa nama, juga menebar pesona agar bisa dipinang Jokowi.

Di tengah belum adanya kepastian tentang nama cawapres pendamping Jokowi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, mengatakan, sebelum menilai sosok cawapres yang tepat mendampingi Jokowi maka perlu mencermati penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Jokowi - JK selama ini.

Menurut dia, salah satu poin Nawacita adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, kepemimpinan Jokowi - JK justru lebih fokus pada persoalan infrastruktur dibandingkan penegakan hukum.

Karena itu, bagi Jimmy, Cawapres yang akan mendampingi Jokowi untuk periode kedua nanti dibutuhkan sosok yang berlatarbelakang hukum. Dia juga harus memiliki integritas. “Perlu orang hukum yang berintegritas dan paham betul dalam melakukan kebijakan hukum yang adil, dan ditunjang dengan pengalaman yang kuat di bidang hukum maupun politik, sebagai pendamping Jokowi ke depan,” tutur Jimmy, di Denpasar, Senin (5/3).

Ia menambahkan, sosok cawapres yang memenuhi syarat demikian sangat dibutuhkan, mengingat tantangan ke depan akan semakin kuat dalam pemberantasan korupsi. “Sehingga diperlukannya kebijakan yang tegas dan fokus dari Presiden dalam penegakan hukum melalui upaya menciptakan clean and good governance dalam penyelenggaraan negara,” ujar Jimmy.

Dengan mengacu pada kriteria tersebut, Jimmy pun tanpa ragu menyebut nama Prof Mahfud MD, sebagai tokoh yang layak mendampingi Jokowi. Mahfud MD, dalam catatan Jimmy, secara integritas tidak diragukan lagi. Mahfud MD juga dinilai sebagai sosok yang bersih.

“Track record-nya menunjukkan ketegasannya melawan korupsi. Begitu juga dengan pengalaman, pernah menduduki jabatan di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudisial, dengan menjadi Menteri Pertahanan, Anggota DPR/MPR serta Ketua Mahkamah Konstitusi, juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” paparnya.

Selain itu, lanjut Jimmy, pertimbangan dari aspek sosial kemasyarakatan, Mahfud MD yang kini menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), bisa diterima oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat Indonesia. Sebab, Mahfud MD berasal dari kalangan santri dan sosoknya yang moderat. “Beliau layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi,” pungkas Jimmy.

wartawan
San Edison
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.