Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Layanan Berbasis Teknologi Kian Permudah Nasabah LPD

Bali Tribune/bisnis bali
Layanan LPD Desa Pengotan berbasis IT sejak 2018

Bangli | Bali Tribune.co.id  – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beberapa tahun ini kian berinovasi memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dengan memanfaatkan pelayanan berbasis teknologi. Salah satunya diakui Pemucuk LPD Pengotan, I Ketut Suwarno beberapa waktu lalu. 

Melalui layanan yang mengikuti perkembangan zaman ini, dia berharap kepercayaan masyarakat dapat terus meningkat terhadap layanan LPD. "Maka kita sudah merancang program dimana sudah kita lakukan dari tahun 2018, LPD Pengotan berbasis IT pada setiap transaksi yang dilakukan memakai fasilitas HP android," terangnya. 

Suwarno pun mengimbau seluruh masyarakat Pengotan yang menjadi nasabah LPD untuk beralih memanfaatkan fasilitas teknologi yang dimiliki. "Dengan demikian setiap transaksi krama/nasabah dilakukan bisa lewat HP di samping itu pula dana yang ditempatkan di LPD bisa langsung diawasi sendiri," kata Suwarno. 

LPD Pengotan saat ini kata dia sudah sangat siap melayani transaksi dengan berbasis IT. Ditegaskan pula tahun 2019 pihaknya akan mengajak masyarakat Pengotan untuk beralih ke teknologi, sehingga masyarakat tidak perlu ribet lagi dalam melakukan transaksi di LPD.

Perlu diketahui, LPD Pengotan terdiri dari 8 banjar dan ditargetkan tahun 2019 modal bisa lebih meningkat mencapai Rp 8 miliar. Sehingga satu banjar memiliki modal Rp 1 miliar. "Ada kredit bulanan sebesar Rp 29 miliar, kredit musiman Rp 3,6 miliar. Jadi secara keseluruhan mencapai Rp 33 miliar lebih," sebutnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, laporan pertanggungjawaban tahun buku 2018 mencatat pencapaian LPD Pengotan diangka Rp 40,922 miliar. Sementara untuk aset tahun 2017 mencapai Rp 37 miliar. Sedangkan hingga akhir tahun 2018 Rp 40,9 miliar. Demikian juga dari sisi kredit hingga akhir tahun 2018 total kredit yang disalurkan ke masyarakat mencapai  Rp 33,2 miliar.

Kemudian untuk modal LPD hingga saat ini telah mencapai Rp 7,9 miliar. "Modal donasi dari krama berupa kantor pada saat pendirian LPD sebesar Rp 35 juta. Disisi lain dari segi laba, LPD hingga 2018 Rp1,520 miliar untuk dana pembangunan ke desa adat mencapai Rp 304 juta," bebernya. 

Sementara itu Bendesa Adat Pengotan, I Wayan Kopok mengakui jika keberadaan LPD tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap desa adat. Seluruh masyarakat Pengotan diharapkan untuk segera melunasi kewajibannya di LPD. yue

wartawan
habit
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.