balitribune.co.id | Negara - Setelah sebelumnya mengalami kesulitan melaut, kini nelayan di Pengambengan bernafas lega lantaran mereka sudah bisa membeli BBM jenis solar bersubsidi. Kebijakan Bupati Jembrana itu disambut baik oleh nelayan yang beroperasi di Pengambengan.
Hal itu terjadi karena Bupati Jembrana mengeluarkan kebijakan diskresi terkait rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya solar bagi para nelayan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Jembrana
Diskresi Bupati Jembrana tertuang dalam Surat Perintah Nomor 523/185/DKP/2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembra keluarkan.
Kebijakan ini di dengan pertimbangan situasi dan kondisi para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar serta untuk meningkatkan produktivitas para nelayan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat pesisir.
Salah seorang nelayan Pengambengan Nur Hakim mengaku sudah tidak dapat pergi melaut mencari ikan semenjak rekomendasi pembelian solar habis pada tahun 2022. Hampir lima bulan terakhir ini ia bersama nelayan lainnya memutuskan tidak melaut karena tidak bisa membeli BBM bersubsidi jenis solar.
"Selesai diskresi tahun 2022, mulai bulan Januari 2023 kita pilih tidak melaut sampai bulan Mei. Sampai hari ini kita tidak melaut karena tidak mampu beli solar non subsidi," ungkapnya.
Perpanjangan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi khususnya jenis solar ini menurutnya bermanfaat dalam meringankan beban pengeluaran para nelayan dalam mencari ikan.
"Kami sebagai nelayan dengan adanya pemberian diskresi rekomendasi pembelian BBM jenis solar yang diperpanjang selama satu tahun sangat terbantu sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran yang telah memperjuangkan nelayan sampai kita mendapatkan rekomendasi ini," tandasnya.
Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba melalui Surat Perintahnya telah meminta Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana menerbitkan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya solar untuk membantu nelayan agar dapat kembali melaut.
"Saya perintahkan supaya Kadis PKP mengambil suatu kebijakan untuk menerbitkan surat rekomendasi BBM tertentu dalam hal ini solar agar nelayan kita bisa kembali pergi melaut,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana I Ketut Wardana Naya mengatakan setelah Perintah Bupati mengeluarkan surat edaran untuk penerbitan surat rekomendasi BBM tertentu dalam hal ini solar tertanggal 11 Mei 2023, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi para nelayan.
"Kebijakan ini berlaku 1 tahun sejak ditetapkan, kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi kapal perikanan berdomisili di kabupaten Jembrana,” ungkapnya.
“Ketentuannya perahu ukuran maksimal 30GT dengan syarat permohonan perijinan kapal perikanan sudah didaftarkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali," imbuhnya. Sedangkan bagi kapal di bawah 3 GT, rekomendasi dapat diterbitkan Kepala Desa (Perbekel) atau Lurah sesuai domisili masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite bagi nelayan kecil. "Untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Khusus Pertalite (JBKP) juga sama,” paparnya.
Namun untuk penerbitan rekomendasi tersebut, tandasnya, juga harus dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA). Pihaknya berharap dengan adanya perpanjangan rekomendasi ini, nelayan Jembrana dapat kembali menangkap ikan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pesisir.
"Pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi sudah bisa dilakukan karena SE yang kami terbitkan itu pertanggal 11 Mei 2023," tandasnya.
