Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lindungi Petani Perlu Adanya Proteksi dari Pemerintah

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Santosa.

balitribune.co.id | BangliBerbicara masalah ketahanan pangan tidak bisa lepas dari proteksi pemerintah kepada petani dalam upaya untuk membantu petani menghadapi pemasalahan.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa saat rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas PUPR Perkim Bangli dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli pada Jumat (17/1).

Menurut anggota dewan dari Frkasi Golkar ini, kepedulian pemerintah terhadap petani masih minim. Buktinya kerap terjadi ketika panen raya justru harga anjlok dan petani alami kerugian. Selain itu banyak saluran irigasi yang rusak.

“Di sini perlu peran pemerintah dalam upaya melindungi petani mulai dari hulu sampai hilir,” ungkpanya.

Berbicara masalah ketahanan pangan, perlu adanya subsidi bagi petani. Subsidi bisa dalam bentuk bantuan bibit dan pupuk serta membantu petani dalam pemasaran hasil pertanian. Selain itu, Santosa juga menyinggung masalah serbuan lalat khususnya di Kintamani yang belum ditangani secara kongkrit. Jika dibiarkan berlarut-larut akan mengancam dunia pariwisata Kintamani yang saat ini sedang berkembang pesat.

”Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menuntaskan masalah ini bila perlu menggandeng pihak ke tiga. Jangan sekadar wacana saja,” tegasnya.

Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma mengatakan, berbicara proteksi pemerintah terhadap petani telah dilakukan yakni di tahun 2024, pemerintah daerahmengalokasikan anggaran untuk bantuan bibit.

”Pemerintah pusat juga memberikan subsidi untuk pemenuhan pupuk organik bagi petani,” jelasnya. 

Tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk menjaga agar harga pupuk di pasar tidak memberatkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya. Sementara masalah penanganan lalat, kata Wayan Sarma, pemicu serbuan lalat adalah penggunaan limbah ternak (kotoran ayam) secara langsung oleh petani untuk pupuk.

Menangani permasalahan ini, pihaknya sempat melakukan bintek dengan menggandeng beberapa kelompok tani namun hasilnya belum efektif.

”Kami memilki rencana akan menggandeng akademisi dari Perguruan Tinggi untuk mencari solusi mengatasi serbuan lalat yang terjadi,” jelas Wayan Sarma.

wartawan
SAM

Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak

balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kontingen Karangasem Raih Juara II Lomba Senam, Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 Provinsi Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Kontingen TP PKK Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali. Tim Lomba Senam perwakilan Kabupaten Karangasem dari SMAN 2 Amlapura berhasil meraih Juara II pada ajang yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (24/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Harga Seekor Ayam dan Harga Sebuah Nyawa

balitribune.co.id | "Seekor ayam mungkin hanya bernilai ratusan ribu rupiah. Namun, ketika seekor ayam dibayar dengan hilangnya satu nyawa manusia, sesungguhnya yang paling mahal bukanlah ayam itu, melainkan lunturnya kemanusiaan, runtuhnya penghormatan terhadap hukum, dan pudarnya nilai Tat Twam Asi yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Bali."

Ketika Amarah Mengalahkan Kebijaksanaan

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sidang Perdana Citizen Lawsuit Banjir Bali, Pemerintah Pusat Absen

balitribune.co.id | Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali terhadap 14 pejabat negara pada Senin (27/7/2026). Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas buruknya tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana banjir yang melanda Pulau Dewata pada September 2025 lalu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.