Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lindungi Petani Perlu Adanya Proteksi dari Pemerintah

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Santosa.

balitribune.co.id | BangliBerbicara masalah ketahanan pangan tidak bisa lepas dari proteksi pemerintah kepada petani dalam upaya untuk membantu petani menghadapi pemasalahan.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa saat rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas PUPR Perkim Bangli dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli pada Jumat (17/1).

Menurut anggota dewan dari Frkasi Golkar ini, kepedulian pemerintah terhadap petani masih minim. Buktinya kerap terjadi ketika panen raya justru harga anjlok dan petani alami kerugian. Selain itu banyak saluran irigasi yang rusak.

“Di sini perlu peran pemerintah dalam upaya melindungi petani mulai dari hulu sampai hilir,” ungkpanya.

Berbicara masalah ketahanan pangan, perlu adanya subsidi bagi petani. Subsidi bisa dalam bentuk bantuan bibit dan pupuk serta membantu petani dalam pemasaran hasil pertanian. Selain itu, Santosa juga menyinggung masalah serbuan lalat khususnya di Kintamani yang belum ditangani secara kongkrit. Jika dibiarkan berlarut-larut akan mengancam dunia pariwisata Kintamani yang saat ini sedang berkembang pesat.

”Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menuntaskan masalah ini bila perlu menggandeng pihak ke tiga. Jangan sekadar wacana saja,” tegasnya.

Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma mengatakan, berbicara proteksi pemerintah terhadap petani telah dilakukan yakni di tahun 2024, pemerintah daerahmengalokasikan anggaran untuk bantuan bibit.

”Pemerintah pusat juga memberikan subsidi untuk pemenuhan pupuk organik bagi petani,” jelasnya. 

Tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk menjaga agar harga pupuk di pasar tidak memberatkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya. Sementara masalah penanganan lalat, kata Wayan Sarma, pemicu serbuan lalat adalah penggunaan limbah ternak (kotoran ayam) secara langsung oleh petani untuk pupuk.

Menangani permasalahan ini, pihaknya sempat melakukan bintek dengan menggandeng beberapa kelompok tani namun hasilnya belum efektif.

”Kami memilki rencana akan menggandeng akademisi dari Perguruan Tinggi untuk mencari solusi mengatasi serbuan lalat yang terjadi,” jelas Wayan Sarma.

wartawan
SAM

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.