Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Logistik Pemilu Mulai Dijaga Ketat Polres Gianyar

Bali Tribune/ PENJAGAAN – Petugas lakukan penjagaan logistik Pemilu 2024.



balitribune.co.id | Gianyar - Distribusi logistik Pemilu 2004 kini mulai didistribusikan  ke  Kabupaten Kota. Tahapan pertama,  Logistik yabg riba di Giabyar berupa bilik suara. Penjagaan Gusamg KPUD Gianyar yang berlokasi di Jalan Raya Buruan, Blahbatuh, Gianyar langsung diperketat oleh Jajaran Polres Gianyar.

Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada, S.I.K. melalui Kabagops Polres Gianyar Kompol. IGN Yudistira, Senin (23/10/2023), membenarkan pihaknya melaksanakan penjagaan ketat di Gudang Logistik Pemilu.Penjagaan dilaksanakan oleh Subsatgas pengamanan obyek penting pemilu yang tergabung di dalam Ops Mantap Brata Agung 2023-2024. Pihaknya memastikan keamanan logistik pemilu 2024 di Kabupaten Gianyar. “Kami terus berupaya memberikan pengamanan serta pengawasan di wilayah hukum Polres Gianyar, ini supaya situasi dan kondisi berlangsung aman kondusif," ujarnya.

Tak hanya itu, kegiatan pengamanan gudang logistik juga bertujuan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas maupun tindak kejahatan lainnya di sekitar area gudang logistik KPU dan dilakukan oleh anggota Polri secara bergantian. Karena itu, mengarahkan anggota piket pengamanan untuk melaksanakan patroli secara presisi ketika melakukan kontroling gudang logistik KPU.“Diharapkan, kegiatan dilakukan secara mobile dapat memonitoring setiap hal-hal yang dianggap mencurigakan dan mengganggu kamtibmas," jelasnya.

Sementara dari informasi dari KPUD Gianyar, untuk tahap awal, logistik yang diterima adalah bilik suara. Jumlah yang sudah terdistribusi di KPU Gianyar sesuai  kebutuhan sebanyak 6364 bilik suara.

wartawan
ATA
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.