Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lokasabha MGPSSR ke-X: Giri Prasta Terpilih Nahkodai MGPSSR Provinsi Bali

Bali Tribune / MGPSSR Provinsi Bali menggelar Lokasabha ke- X bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Minggu (15/3).
balitribune.co.id | Mangupura - Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali menggelar Lokasabha ke- X bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Minggu (15/3). Lokasabha yang mengambil Tema "Melalui Lokasabha X MGPSSR Provinsi Bali, Kita Mantapkan Regenerasi Pasek Menuju Pemimpin Bali Yang Visioner", dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri oleh Bupati Badung yang juga sekaligus sebagai Ketua MGPSSR Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta, Ketua MGPSSR Pusat I Wayan Wita, Anggota DPR RI I Nyoman Parta dan I Ketut Kariasa, Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Artha beserta Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, Ketua MGPSSR Provinsi Bali Wisnu Bawa Temaja, Ketua MGPSSR Kabupaten/Kota se-Bali serta Semeton MGPSSR seluruh Bali.
Pada Lokasabha tersebut I Nyoman Giri Prasta terpilih secara aklamasi dan ditetapkan sebagai Ketua Umum MGPSSR Provinsi Bali masa bhakti 2020-2025 berdasarkan kesepakatan dan pandangan umum dari seluruh Ketua MGPSSR Kabupaten/Kota se-Bali sedangkan Ketua MGPSSR periode 2015-2020 Wisnu Bawa Temaja sebagai Saba Welaka.
 
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mendukung penuh pelaksanaan Lokasabha MGPSSR ke-X dan dalam kesempatan ini Gubernur mengucapkan terima kasih telah mendapat dukungan penuh dari semeton pasek diseluruh Bali, kehadirannya memberikan sambutan sekaligus membuka acara Lokasabha ini diharapkan berkontribusi bagi semeton pasek. Menurutnya Pasemetonan Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi merupakan pasemetonan pasek terbesar di Provinsi Bali dari kuantitas jumlahnya, adanya organisasi ini merupakan hal yang sangat positif untuk memperkuat paiketan di pasemetoan pasek. Melalui pasemetonan ini diharapkan dapat memberikan dedikasinya kepada seluruh krama Bali dan berkontribusi dalam pembangunan yang sedang berlangsung saat ini. Gubernur juga akan berkoordinasi dengan Bupati Badung bagaimana agar organisasi ini dapat menjadi kekuatan bersama untuk menggerakkan seluruh masyarakat Bali untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah yang tengah dijalankan sesuai visi pembangunan daerah Bali dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
 
Pasca terpilih menahkodai MGPSSR Provinsi Bali, Giri Prasta menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Semeton Pasek yang ada di seluruh wilayah provinsi Bali atas kepercayaan yang diberikan dalam memimpin MGPSSR Provinsi yang merupakan organisasi yang berbasis kekeluargaan terbesar yang ada di wilayah Provinsi Bali.
"Sekarang saya dipercaya untuk ngayah dijenjang yang lebih tinggi untuk memimpin Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi, karena 4 tahun sebelumnya saya sudah menjadi Ketua MGPSSR Kabupaten Badung. Untuk kedepannya saya akan merancang program yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengurus di masing-masing kabupaten/kota," katanya seraya berharap pengurus kabupaten/kota berperan aktif dalam memetakan dan mendata Semeton yang ada di wilayahnya masing-masing, terkait berapa jumlah dadia, paibon dan kawitan Pasek. Pihaknya juga berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan fisik Pura Linggih Genah Ida betara Pasek di Punduk Dawa.
Lebih lanjut dikatakan, Paiketan MGPSSR merupakan organisasi yang berbasis kekeluargaan yang didasari oleh kesamaan ideologi dan biologis (hubungan darah) yang didasari oleh 3 prinsip yaitu saling sumbah (kawitan sama), saling tadik (kesamaan rasa) dan sidi kara (duduk sama rendah berdiri sama tinggi). Untuk itu ditekankan agar Semeton Pasek menjadi organisasi pemersatu masyarakat dimana pun berada dengan selalu bakti ring kawitan serta tindih ring bisama. "Saya minta Semeton Pasek agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan ditengah heterogenisme masyarakat kita. Mari kita mempersatukan Umat Hindu Bali tanpa memandang perbedaan yang ada karena pada prinsipnya kita semua sama. Untuk itu kedepan kami di kabupaten akan menggunakan Sarwa Sedaka sebagai pemuput upacara yang ada sebagai wujud persatuan semua elemen masyarakat yang ada di tatanan kehidupan beragama karena tujuan akhir hidup kita adalah Moksartham Jagathita Ya Ca Iti Dharma," ujar Giri Prasta.
 
Sementara itu Ketua panitia Lokasabha Made Adi Djaya melaporkan Lokasabha merupakan forum tertinggi 5 (lima) tahunan dalam organisasi MGPSSR tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam AD/ART MGPSSR yang dikaitkan dengan berakhirnya periode kepengurusan Pengurus MGPSSR Provinsi Bali periode 2015-2020 serta memilih pengurus yang baru.
Ketua MGPSSR Provinsi Bali periode 2015-2020, Wisnu Bawa Temaja mengatakan, selama 5 tahun menahkodai MGPSSR sudah mampu meningkatkan rasa percaya diri dan menanamkan ideologi Kepasekan dari Ida Betara Kawitan dan Bisama dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dikatakan kegiatan MGPSSR sudah sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Badung untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah dan menjaga dari hal-hal yang ingin merusak tatanan kehidupan masyarakat. Diantaranya membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah, membangun Pura di Punduk Dawa untuk tempat sembahyang Krama Pasek.
 
wartawan
I Made Darna

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.