Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LPD Bali Yakin Tetap Tangguh Meski Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

LPD
Bali Tribune / KIKA - Ketua LP LPD Bali I Gusti Nyoman Rijasa dan Ketua Umum BKS-LPD Bali I Nyoman Cendikiawan, Senin (22/9)

balitribune.co.id | Denpasar - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali optimistis tetap kokoh meski pemerintah pusat baru saja menggelontorkan dana segar Rp 200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dukungan desa adat dan kepercayaan masyarakat lokal menjadi fondasi utama yang membuat LPD merasa tidak gentar menghadapi persaingan dengan bank konvensional.

Ketua Umum Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh detail penyaluran dana tersebut. Namun ia menilai, apa pun arah kebijakan perbankan nasional, LPD Bali akan tetap tangguh karena berakar pada desa adat.

“Walaupun ada dana semacam itu, LPD tetap dikelola di desa adat masing-masing. Yang penting kita kompak di dalam, didukung bendesa dan krama adat,” kata Cendikiawan saat ditemui di Kantor BKS LPD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (22/9).

Cendikiawan mencontohkan masa pandemi Covid-19. Saat hampir semua sektor ekonomi terpukul, LPD di Bali tetap bertahan berkat solidaritas masyarakat adat, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Menurutnya, jika dana besar dari Himbara bisa disinergikan dengan LPD, hasilnya justru bisa lebih positif.

“Kalau bisa di-joinkan dengan LPD, misalnya lewat bunga murah, tentu akan lebih baik. Karena di Bali LPD sudah ada di garda depan melayani warga desa adat,” ujarnya.

Senada, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menegaskan bahwa kekuatan utama LPD bukan terletak pada skema pemerintah, melainkan dukungan penuh krama desa adat.

“Selama masyarakat adat mendukung, apapun bantuan pemerintah ke Himbara tidak jadi persoalan. Kami sudah berkomitmen membangun LPD, yang artinya sekaligus membangun desa adat,” jelasnya.

Baik Cendikiawan maupun Rijasa menekankan bahwa LPD memiliki peran unik yang tak bisa digantikan perbankan nasional. Selain sebagai lembaga keuangan, LPD adalah bagian dari sistem adat Bali yang menyatukan lembaga, desa, dan masyarakat. Karena itu, meski ada gelontoran dana triliunan rupiah ke bank-bank besar, LPD Bali tetap optimistis menjadi garda depan layanan keuangan bagi warga desa adat.

wartawan
ARW
Category

Sensasi Berkendara Malam, Astra Motor Bali Gelar Vario EVO Night Ride

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali kembali memperkuat kedekatan dengan komunitas Honda melalui kegiatan Vario EVO Night Ride, yang mengajak sebanyak 75 anggota komunitas Viber Bali dan Vario Matic House Bali merasakan langsung pengalaman berkendara bersama New Honda Vario EVO 160 di malam hari.

Baca Selengkapnya icon click

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.