Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LSPR Selenggarakan Uji Kompetensi Wartawan

Bali Tribune/ UKW - Para wartawan Bali yang mengikuti UKW bersama tim penguji dari Dewan Pers.
Balitribune.co.id | Denpasar – Wartawan tergabung dari 13 media massa di Bali siap menjalankan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)  yang diselenggarakan oleh LSPR-Bali dan ASEAN Public Relations Network (APRN) berkolaborasi dengan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) LSPR. Kegiatan UKW ini bertujuan untuk meningkatkan mutu wartawan  Indonesia, salah satu bentuk komitmen dukungan LSPR bersama-sama Dewan Pers dan pemerintah dalam menciptakan kompetensi profesi wartawan yang berintegritas dan bermanfaat.
 
“Program ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami kepada teman-teman wartawan yang selalu mendukung  dalam perjalanan kami mengembangkan sayap ke pulau Bali sejak tahun 2016 lalu,” ujar Prita Kemal Gani, Pendiri dan Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR sembari menambahkan, berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi, kinerja jurnalistik dan terutama integritas teman-teman wartawan Bali.
 
Dalam  kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Bali yang pertama ini berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama (21/8) peserta diberikan pembekalan melalui workshop seputar jurnalistik dengan narasumber Ahmad Djauhar selaku Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers – Dewan Pers. Dilanjutkan dengan bimbingan teknis (BimTek) dan diakhiri persiapan bersama untuk hari kedua, salah satunya adalah pembagian kelompok. Diharapkan materi workshop ini dapat memberikan penyegaran kepada peserta sebelum mengikuti UKW.
 
“Kehandalan suatu berita sangat ditentukan oleh kredibilitas jurnalis. Untuk itu, UKW (Uji Kompentensi Wartawan) dirasakan dapat menjadi senjata ampuh untuk melegitimasi bahkan mendongkrak kredibilitas jurnalis,” ujar Dr. Andre Ikhsano, M.Si., Direktur LPKW LSPR yang juga menegaskan, pentingnya sertifikasi terkait dengan apa yang dilakukan wartawan sehari-hari sudah legal, profesi lain juga sudah ada seperti dokter dan pilot. Hal ini terkait juga bahwa sejak tahun 2014 semua wartawan wajib memiliki sertifikasi.
 
Proses Uji Kompetensi Wartawan disesuaikan dengan jenjang level yang diikuti peserta dimulai dari wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. Materi uji terdiri dari kode etik jurnalis, merencanakan liputan, rapat redaksi, wawancara cegat, jejaring, konferensi pers, dan lain-lain.
 
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR berdiri sejak 1 Juli 1992 adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program sarjana ilmu komunikasi yang terbagi atas enam konsentrasi pilihan yaitu, Public Relations, International Relations, Marketing, Mass Communication, Digital Media Communication & Advertising dan Performing Arts Communications. Serta program pasca sarjana yang terbagi menjadi empat konsentrasi yaitu Corporate Communications, Marketing Communication, International Relations Communication dan Mass Media Management. Saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR memiliki 20.000 lulusan serta sebanyak 6.536 mahasiswa dan mahasiswi aktif.
 
LSPR mendapatkan izin menyelenggarakan sertifikasi pada bidang Kehumasan dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bulan September 2013. Dan LSPR kembali memperoleh lisensi untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) dari Dewan Pers. LPKW - LSPR sudah bekerjasama dengan lebih dari 10 media massa Indonesia seperti Kumparan, SWA Group, RMOL.id, Ipotnews.com, Harian Kepri, Kabarmalut, Medinas Lampung, Harian Sentana dan sudah menguji kompetensi 407 wartawan.
 
Tujuan LSP- LSPR dan LPKW - LSPR adalah menguji kompetensi para praktisi Humas (PR) dan wartawan di Indonesia agar sesuai dengan etika kinerja professional yang berlaku. Kompetensi yang dimaksud adalah keahlian-keahlian para praktisi yang mereka gunakan dalam dunia kerja mereka. Uji Kompetensi ini adalah sebagai pembuktian bagi diri para praktisi bahwa mereka memang kompeten dalam bidang mereka masing-masing, sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang melihatnya sebagai bentuk sah dari kemampuan para praktisi yang diakui oleh negara. (u)
wartawan
Arief Wibisono
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.