Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mahasiswa Bali Utara Nyatakan Sikap Terkait Pemilu 2024, Pemerintah Dituntut Netral

Bali Tribune / PERNYATAAN SIKAP - Ambara mendatangi Gedung DPRD Buleleng untuk menyatakan sikap terkait Pemilu 2024, diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Ruang Rapat Gabungan.

balitribune.co.id | SingarajaKendati hanya diikuti belasan orang, sekelompok mahasiswa yang menamankan diri Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara) mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Senin (12/2). Gabungan kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan itu menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna untuk menyatakan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Menariknya, Ambara yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menolak kegiatan mereka disebut unjuk rasa. Namun hanya audiensi untuk menyatakan sikap di depan Ketua DPRD Buleleng Supriatna.

Acara tersebut semula berlangsung pada pukul 10.00 Wita bergeser menjadi pukul 13.00 Wita untuk mensinkronkan waktu dengan Ketua Dewan Supriatna yang sedang ada acara di tempat lain. Sementara acara seremonial berlangsung di ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng.

Pada akhir acara, politisi PDIP yang akrab disapa Supit ini ikut membubuhkan tandatangan pada selembar kertas yang berisi pernyataan sikap yang menekan pemerintah agar menjaga netralitas  pada pemilu mendatang. Selebihnya hanya pernyataan datar tanpa ada unsur kritikal.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Korlap Albert Novaldo berisi 5 point yakni: meminta pemerintah menjaga netralitas dan nilai-nilai demokrasi serta berkomitmen menciptakan pemilu damai, bermartabat, berintegritas tanpa unsur SARA dan hoaks.

Selain itu meminta penyelenggara Pemilu menindak tegas semua bentuk pelanggaran serta berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya ajakan untuk datang ke TPS serta menolak politik uang.

Albert Novaldo berkilah aksinya datang ke gedung DPRD bukan merupakan unjuk rasa namun hanya kegiatan audiensi untuk menyatakan sikap. Bahkan berkelit dari pertanyaan soal tidak netralnya pemerintah pada Pemilu mendatang. Ia juga menolak tudingan aksinya itu merupakan pesanan. 

“Gerakan Ambara murni dan kami pastikan tidak ada pesanan dari pihak manapun dan ini murni pemikiran kami mahasiswa di Bali Utara,” kata Novaldo.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Supriatna mengatakan kedatangan Ambara itu hanya audiensi untuk menyatakan sikap agar pemilu mendatang berjalan dengan jujur dan adil. Disamping ajakan agar semua pihak termasuk pemerintah dan penyelenggara tetap netral dan menjaga pemilu dapat berjalan dengan baik.

Terkait kegiatan Ambara dilakukan di masa tenang, Supit dengan nada tinggi mengatakan tidak ada aturan yang melarang kegiatan tersebut, terlebih tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan.

”Ada larangan, kok gaduh? Memang dia (Ambara) datang ke DPRD membuat kegaduhan?” tandas Supit.

wartawan
CHA
Category

Dalang Cantik Asal Sulangai Kisahkan "Pralaya Senopati Salya" di Parade Wayang Kulit PKB 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Parade Wayang Kulit Dalang Wanita Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, yang merupakan duta Kabupaten Badung pada perhelatan Pesta Kesenian Bali, tampil di depan Gedung Kriya, Art Centre Denpasar, Selasa (15/7) malam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perhiasan Emas Berkualitas Tinggi di Bali, New Divine Gems and Jewellery Jawabannya

balitribune.co.id | Denpasar - Kabar gembira bagi masyarakat Bali yang ingin memiliki perhiasan emas dengan kualitas tinggi. Ini seiring dibukanya New Divine Gems and Jewellery yang menyediakan perhiasan emas dengan kualitas tinggi pada Jumat (11/7). Lokasinya pun sangat strategis karena berada di jantung Kota Denpasar Pertokoan Duta Wijaya, Jalan Raya Puputan No. 08 Renon, Denpasar Selatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gugatan dari Pesisir Bingin: Harapan Baru untuk Dialog dan Kepastian Hukum

balitribune.co.id | Denpasar - Sengketa panjang soal status kepemilikan, izin usaha, dan penggusuran bangunan di kawasan Pantai Bingin, Badung, akhirnya memasuki babak hukum. Pada 22 Juni 2025, kuasa hukum masyarakat pesisir Bingin, Ussyana Dethan bersama rekannya Alexius Barung, SH, secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terhadap Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bali Gandeng Media Studi Tiru Pengelolaan Sampah di TPST Sandubaya

balitribune.co.id | Mataram - Di tengah darurat sampah yang melanda Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya tampil sebagai solusi nyata. Mengolah hingga 40 ton sampah setiap harinya, TPST ini tidak hanya mengandalkan inovasi lokal, tetapi juga menghindari kerumitan sistem dengan cara mandiri dan efisien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.