Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mahasiswa Bali Utara Nyatakan Sikap Terkait Pemilu 2024, Pemerintah Dituntut Netral

Bali Tribune / PERNYATAAN SIKAP - Ambara mendatangi Gedung DPRD Buleleng untuk menyatakan sikap terkait Pemilu 2024, diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Ruang Rapat Gabungan.

balitribune.co.id | SingarajaKendati hanya diikuti belasan orang, sekelompok mahasiswa yang menamankan diri Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara) mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Senin (12/2). Gabungan kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan itu menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna untuk menyatakan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Menariknya, Ambara yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menolak kegiatan mereka disebut unjuk rasa. Namun hanya audiensi untuk menyatakan sikap di depan Ketua DPRD Buleleng Supriatna.

Acara tersebut semula berlangsung pada pukul 10.00 Wita bergeser menjadi pukul 13.00 Wita untuk mensinkronkan waktu dengan Ketua Dewan Supriatna yang sedang ada acara di tempat lain. Sementara acara seremonial berlangsung di ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng.

Pada akhir acara, politisi PDIP yang akrab disapa Supit ini ikut membubuhkan tandatangan pada selembar kertas yang berisi pernyataan sikap yang menekan pemerintah agar menjaga netralitas  pada pemilu mendatang. Selebihnya hanya pernyataan datar tanpa ada unsur kritikal.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Korlap Albert Novaldo berisi 5 point yakni: meminta pemerintah menjaga netralitas dan nilai-nilai demokrasi serta berkomitmen menciptakan pemilu damai, bermartabat, berintegritas tanpa unsur SARA dan hoaks.

Selain itu meminta penyelenggara Pemilu menindak tegas semua bentuk pelanggaran serta berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya ajakan untuk datang ke TPS serta menolak politik uang.

Albert Novaldo berkilah aksinya datang ke gedung DPRD bukan merupakan unjuk rasa namun hanya kegiatan audiensi untuk menyatakan sikap. Bahkan berkelit dari pertanyaan soal tidak netralnya pemerintah pada Pemilu mendatang. Ia juga menolak tudingan aksinya itu merupakan pesanan. 

“Gerakan Ambara murni dan kami pastikan tidak ada pesanan dari pihak manapun dan ini murni pemikiran kami mahasiswa di Bali Utara,” kata Novaldo.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Supriatna mengatakan kedatangan Ambara itu hanya audiensi untuk menyatakan sikap agar pemilu mendatang berjalan dengan jujur dan adil. Disamping ajakan agar semua pihak termasuk pemerintah dan penyelenggara tetap netral dan menjaga pemilu dapat berjalan dengan baik.

Terkait kegiatan Ambara dilakukan di masa tenang, Supit dengan nada tinggi mengatakan tidak ada aturan yang melarang kegiatan tersebut, terlebih tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan.

”Ada larangan, kok gaduh? Memang dia (Ambara) datang ke DPRD membuat kegaduhan?” tandas Supit.

wartawan
CHA
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.