Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mahasiswa Bali Utara Nyatakan Sikap Terkait Pemilu 2024, Pemerintah Dituntut Netral

Bali Tribune / PERNYATAAN SIKAP - Ambara mendatangi Gedung DPRD Buleleng untuk menyatakan sikap terkait Pemilu 2024, diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Ruang Rapat Gabungan.

balitribune.co.id | SingarajaKendati hanya diikuti belasan orang, sekelompok mahasiswa yang menamankan diri Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara) mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Senin (12/2). Gabungan kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan itu menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna untuk menyatakan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Menariknya, Ambara yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menolak kegiatan mereka disebut unjuk rasa. Namun hanya audiensi untuk menyatakan sikap di depan Ketua DPRD Buleleng Supriatna.

Acara tersebut semula berlangsung pada pukul 10.00 Wita bergeser menjadi pukul 13.00 Wita untuk mensinkronkan waktu dengan Ketua Dewan Supriatna yang sedang ada acara di tempat lain. Sementara acara seremonial berlangsung di ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng.

Pada akhir acara, politisi PDIP yang akrab disapa Supit ini ikut membubuhkan tandatangan pada selembar kertas yang berisi pernyataan sikap yang menekan pemerintah agar menjaga netralitas  pada pemilu mendatang. Selebihnya hanya pernyataan datar tanpa ada unsur kritikal.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Korlap Albert Novaldo berisi 5 point yakni: meminta pemerintah menjaga netralitas dan nilai-nilai demokrasi serta berkomitmen menciptakan pemilu damai, bermartabat, berintegritas tanpa unsur SARA dan hoaks.

Selain itu meminta penyelenggara Pemilu menindak tegas semua bentuk pelanggaran serta berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya ajakan untuk datang ke TPS serta menolak politik uang.

Albert Novaldo berkilah aksinya datang ke gedung DPRD bukan merupakan unjuk rasa namun hanya kegiatan audiensi untuk menyatakan sikap. Bahkan berkelit dari pertanyaan soal tidak netralnya pemerintah pada Pemilu mendatang. Ia juga menolak tudingan aksinya itu merupakan pesanan. 

“Gerakan Ambara murni dan kami pastikan tidak ada pesanan dari pihak manapun dan ini murni pemikiran kami mahasiswa di Bali Utara,” kata Novaldo.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Supriatna mengatakan kedatangan Ambara itu hanya audiensi untuk menyatakan sikap agar pemilu mendatang berjalan dengan jujur dan adil. Disamping ajakan agar semua pihak termasuk pemerintah dan penyelenggara tetap netral dan menjaga pemilu dapat berjalan dengan baik.

Terkait kegiatan Ambara dilakukan di masa tenang, Supit dengan nada tinggi mengatakan tidak ada aturan yang melarang kegiatan tersebut, terlebih tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan.

”Ada larangan, kok gaduh? Memang dia (Ambara) datang ke DPRD membuat kegaduhan?” tandas Supit.

wartawan
CHA
Category

Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan, LPS Sesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan

balitribune.co.id | Denpasar - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi dan menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode reguler Mei 2025 dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Senin 26 Mei 2025 di Jakarta. Penetapan TBP saat ini merupakan penetapan periode reguler II untuk tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerimaan Siswa Baru Tahun 2025, dari Zonasi ke Domisili

balitribune.co.id | Singaraja – Pemerintah tidak lagi menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2025. Sistem itu telah resmi dihapus, dan diganti menjadi domisili. Dengan dihapusnya sistem zonasi, istilah penerimaan siswa baru juga berganti dari sebelumnya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran 2025 ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemohon Kecewa, Dua Tahun Menunggu Permohonan Sertifikat Hak Milik Ditolak

balitribune.co.id | Denpasar - Dua pemohon yang mengajukan permohonan Setifikat Hak Milik (SHM), I Nyoman Kemuantara dan Siti Sapurah, SH alias Ipung kecewa dengan pihak Kantor Pertanahan Nasional (Kantah) Kota Denpasar. Itu setelah kedua belah pihak yang sudah ada kesepakatan damai usai audiensi yang diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Denpasar I Wayan Sukarja pada Rabu, 28 Mei 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.