Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mall Pelayanan Publik Bakal Dilengkapi Stand UMKM dan Kuliner

Bali Tribune/ RAKER - Rapat kerja DPRD Bangli dengan Disperindag.



balitribune.co.id | Bangli -  Untuk meningkatkan pelayanan kepada mayarakat, Pemkab Bangli bakal membangun Mall Pelayanan Publik  yang berlokasi di Pasar Loka Crana, Bangli. Pembangunan mall selain sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat, juga akan dilengkapi stand Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) serta stan kuliner khas Bangli.

Hal ini merupakan ide dari Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli untuk mebantu pemasaran produk UMKM Kabuaten Bangli.  Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Disperindang dengan DPRD Bangli beberpa hari yang lalu.

Kadisperindag Bangli I Wayan Gunawan menjelaskan, mall Pelayanan publik akan mengakomudir tiga organisasi perangkat daerah (OPD)  yakni Disperindag, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Didukcapil) dan Dinas Perijinan. “Jadi kalau mau mengurus berbagai kperluan seperti perijinan, aminduk serta lainnya masyarakat bisa mengurusnya disana,” bebernya.

Lebih lanjut dipaparkan, mall pelayanan publik ini juga akan dilengkapi ruang rapat dengan kapasitas 50 orang. Jadi semua OPD di Kabupaten Bangli kalau ada agenda rapat juga bisa memanfaatkan ruangan tersebut. Apalagi ada yang menerima kunjungan kerja (Kungker) daerah lain bisa memanfaatkan gedung itu.  “Jadi usai pertemuan bisa diarahkan ke stand UMKM atau koliner di lokasi. Ini sebagai bentuk membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya,” bebernya.

Menurut Wayan Gunawan sesuai saran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, di lokasi agar disediakan stand UMKM dengan luas 18 x 8  meter persegi. Disana, nanti akan dipajang berbagai produk UMKM, mulai kerajinan, makanan ringan atau prduk lainnya yang merupakan produksi khas masyarakat Bangli. “Nantai akan nada sekitar 66 kios souvenir di sana,” ucap Gunawan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles didampingi anggota Komisi II I Gede Tindih menyebutkan, tujuan diadakannya raker ini adalah  untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan dari pembangunan mall pelayanan publik di Pasar Loka Crana. Pasalnya, pihak Dewan sudah menyetujui anggarannya.  “Kita ingin sejauh mana prosesnya, apakah pemindahan pedagang dipasar tersebut ada kendala atau tidak. Lantas tempat relokasinya sudah tersedia atau belum,” tegas Komang Carles.

wartawan
SAM
Category

Sempat Viral! Begini Kondisi Terkini TPA Suwung Saat Dicek Kapolresta Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Menyikapi viralnya video di media sosial terkait adanya sopir truk yang memaksa masuk ke TPA, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pengecekan situasi terkini di TPA Suwung pada Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polda Bali Kembali Kecolongan, Mabes Polri Tunjukkan Taring Berantas Narkoba di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Untuk ke tiga kalinya kurang dari sebulan Polda Bali kecolongan. Dan Subdit Narkoba Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas narkoba di Bali. Setelah menggerebek sebuah tempat hiburan malam ternama di Denpasar, dua pekan lalu, Mabes Polri kembali menggerebek dua tempat hiburan malam di Denpasar pada Kamis (2/4/2026) dini hari. Ada apa dengan Polda Bali?

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.