Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Manajemen Tim Sepakbola Pra-PON Tak Ingin Gegabah

IGN Anom Jaksa

BALI TRIBUNE - Belum keluarnya jadwal resmi untuk gelaran cabor sepakbola pada Pra-PON tahun ini membuat manajemen tim sepakbola Pra-PON Bali tidak ingin gegabah dalam menjalankan program. Hal itu diutarakan manajer terpilih untuk tim sepakbola Pra-PON Bali, IGN Anom Jaksa saat dikonfirmasi Selasa (8/1) kemarin. Menurut Anom Jaksa, selain jadwal yang belum dirilis oleh PSSI Pusat, manajemen juga belum mendapat SK dari Asprov PSSI Bali. "Jadi kami sifatnya menunggu saja dulu. Tim kepelatihan sudah ada kok, dan kami juga sudah sering melakukan rapat internal. Tinggal menunggu surat keputusan saja, baru bisa bekerja," ujar IGN Anom Jaksa. Lanjutnya, titik terang kapan bisa memulai program untuk tim Pra-PON itu hanya soal kapan jadwal Pra-PON saja. Jika sudah keluar, otomatis Asprov PSSI Bali juga akan mengeluarkan SK tersebut. "Biasanya Pra-PON itu bulan April, berhubung itu ada pemilu, kemungkinan diundur ke bulan Mei," tegasnya. Disebutkan Anom Jaksa yang juga sebagai anggota Exco PSSI Bali ini, jadwal untuk Pra-PON tersebut dirilis saat Kongres PSSI Pusat pada tanggal 20 Januari nanti. Kebetulan juga, kongres akan diadakan di Bali, tepatnya di Nusa Dua. Untuk tim kepelatihan juga sudah ditetapkan. Adapun pelatih kepala yang ditunjuk yakni Kadek Suartama yang notabene pelatih tim sepakbola Porprov Gianyar 2017 silam. Mantan pemain Gelora Dewata itu akan dibantu dua asisten yakni Ida Bagus Mahayasa (pelatih kepala Porprov Buleleng 2017) dan pelatih kiper I Kadek Wardana (mantan kiper Bali United). Di luar masalah jadwal Pra-PON, disinggung soal apakah pemain Pra-PON Bali boleh nantinya turun di Porprov Bali 2019, Anom Jaksa mengiyakan. "Sah-sah saja. Kan umur pemain yang masuk tim Pra-PON ini masih layak di Porprov Bali 2019. Misalnya, Pra-PON jadwalnya lebih dulu ketimbang porprov, kan mereka bisa tampil. Daripada mereka libur tidak ada agenda setelah Pra-PON," tutup Anom Jaksa.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.