Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mantan Kajari Buleleng Tersangka, Puluhan Perbekel Diperiksa Kejaksaan Agung

Bali Tribune / BERTEMU - Para kepala desa dan mantan kepala desa bertemu di aula Dinas PMD Buleleng untuk samakan persepsi terkait pemanggilan mereka oleh penyidik Kejagung RI dalam kasus korupsi mantan Kajari Buleleng Fahrus Rozi.

balitribune.co.id | SingarajaPenetapan tersangka kepada mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi masih terus bergulir. Puluhan Kepala Desa/Perbekel maupun yang telah menjadi mantan beramai-ramai dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dalam surat yang ditandatangi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi SH, para kepala desa tersebut dipangil dan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi gratifikasi pengadaan buku untuk perpustakaan desa mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi. Pemeriksaan itu menambah daftar panjang pihak yang diperiksa kejaksaan dalam kasus tersebut.

Ketua Forum Kepala Desa dan Lurah (Forkomdeslu) Buleleng Ketut Suka membenarkan pemanggilan para kepala desa tersebut. Ia menyebutkan puluhan kepala desa telah mendapat surat panggilan untuk menghadap pada penyidik Kejagung di Kejaksaan Negeri Buleleng.
 
“Benar, kita sudah mengantongi surat panggilan dari Kejagung. Dan surat itu sudah beberapa hari kami terima. Saya selaku Ketua Forkomdeslu berharap agar semua yang dipanggil kooperatif dan menjelaskan persoalan apa adanya,” kata Suka, Selasa (8/8).
 
Tidak hanya kepala desa yang masih aktif, menurutnya, mantan kepala desa yang pada saat Fahrur Rozi menjabat Kajari juga turut serta dipanggil untuk diminta keterangan. Karena itu menurut Suka, pihaknya sehari sebelum jadwal pemanggilan akan berkumpul di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten untuk menyamakan persepsi.
 
“Kasusnya kan sudah cukup lama jadi agar tidak ada salah dalam pemberian keterangan kita memang akan berkumpul dulu samakan persepsi,” ujar Suka.
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Made Agus Jaya Sumpena membenarkan ada pertemuan para kepala desa tersebut di Dinas PMD. Namun yang menginisiasi pertemuan itu adalah Forkomdeslu Buleleng.
 
”Mereka hanya pinjam tempat yang mengundang Forkomdeslu,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng Ida Bagus Alit Ambara Pidada membenarkan Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng digunakan untuk memeriksa sejumlah kepala desa terkait dugaan korupsi mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi. Pemeriksaan tersebut dimulai pada Rabu dan Kamis (9-10/8).
 
“Ya benar ada penyidik dari Kejagung yang akan datang ke Buleleng untuk meminta keterangan kepada beberapa kepala desa di Kejari Buleleng,” tandasnya.
 
Sebelumnya, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Fahrur Rozi mantan Kajari Buleleng dan Suwono selaku Direktur Utama CV Aneka Ilmu. Dengan dalih pinjaman modal diduga merupakan modus untuk menutupi pemberian uang fee atas proyek pengadaan buku dari CV Aneka Ilmu kepada Tersangka Fahrur Rozi. Ia berperan menawarkan buku-buku yang diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu khususnya yang didanai dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada pihak Dinas Pemerintahan Daerah, pihak paguyuban desa, dan pihak-pihak terkait lainnya.
 
Fahrur Rozi dijerat Pasal 12 B atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan total dugaan korupsi sebesar Rp 24,5 miliar. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 27 Juli 2023 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 
Sementara terkait penetapan Farur Rozi menjadi tersangka, sejumlah pejabat Buleleng juga telah diperiksa oleh tim Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar. Diantaranya mantan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa.
 
Suayasa mengaku telah dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi mantan Kepala Kejaksaan Neger Buleleng, Fahrur Rozi. Sekda Suyasa diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng pada tahun 2017.
 
“Benar saya memang dipanggil menjadi saksi di Kejaksaan Agung tanggal 1 Agustus lalu terkait dengan penetapan tersangka FR (Fahrur Rozi) mantan Kajari Buleleng. Saya tidak menjelaskan dalam hal ini (terkait kasus). Saya sudah sampaikan kepada penyidik apa yang sudah saya alami dan saya ketahui, dan interaksi yang terjadi selama itu,” terangnya beberapa waktu lalu.
 
Suyasa mengaku dicecar dengan 10 pertanyaan namun ia enggan merinci materi pertanyaan tersebut.
 
”Sebanyak 10 lebih pertanyaan. Nanti di BAP akan muncul faktanya bagaimana. Di persidangan juga akan muncul. Yang jelas pertanyaan semua sudah saya jawab sesuai yang saya ketahui. Nanti kalau ada yang kurang, pasti dipanggil lagi,” ucap Suyasa.
 
wartawan
CHA
Category

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click

Menghindari Beban Berlebih Masyarakat, Dewan Minta Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Ditunda

balitribune.co.id | Singaraja - DPRD Buleleng melalui Panitia Khusus (Pansus) 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditunda. Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Pansus I, Dewa Nyoman Sukardina, SE, dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (15/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.