Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih Ada Warga Terdampak Belum Dapat Bantuan, Diharapkan Tidak Ada Penerima Tercecer dan Ganda

Bali Tribune/ BANTUAN - Hingga kini masih ada warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan.
Balitribune.co.id | Negara - Mengantisipasi adanya warga yang tececer maupun penerima ganda pada realisasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) APBD Kabupaten Jembrana tahap II, para perbekel dan lurah di Jembrana diminta lebih mengintensifkan pendataan. Terlebih masih banyak warga yang belum menerima bantuan penanganan dampak Covid-19.
 
Bupati Jembrana I Putu Artha saat penyerahan sembako JPS tahap II kepada 903 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Mendoyo, Selasa (9/6), mengintruksikan  para perbekel dan lurah untuk melakukan evaluasi dan pendataan agar tidak ada masyarakat di Kabupaten Jembrana terdapak dari pandemi Covid-19 yang tercecer. Adanya masyarakat terdampak Covid-19 yang seharusnya menerima bantuan namun datanya tercecer tersebut dikatakannya justru berpotensi menimbulkan persoalan di masyarakat.
 
”Kepada para perbekel dan lurah, agar selalu melakukan evaluasi dan mendata dengan warganya yang ada dimasing-masing desa/kelurahan.  Kami tidak ingin, pemberian bantuan ini menimbulkan kecemburuan bahkan ribut  lantaran data para penerima manfaat yang tidak valid,” ungkapnya. 
 
Bupati Artha juga menegaskan, dalam pendistribusian bantuan baik itu bantuan sembako yang bersumber dari penyisiran Biaya Tak Terduga APBD maupun bansos yang bersumber dari Dana Desa tidak sampai ada penerima ganda. Ia mengakui saat ini masih ada warga terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sehingga diharapkannya ada pemerataan bantuan.  ”Saya ingatkan, penerima manfaat dari JPS ini tidak boleh lagi menerima bantuan dari sumber lain saat pandemi Covid-19. Warga masyarakat kita yang terdampak masih cukup banyak yang belum tersentuh bantuan, sehingga jangan ada penerima ganda. Kita ingin  warga masyarakat kita yang terdampak terbantu semuanya,” tegas Bupati Artha.
 
Bantuan JPS tahap II yang bersumber dari anggaran penyisiran  BTT APBD Kabupaten Jembrana sudah mulai didistribusikan. Pendistribusiaannya dimulai dari Kecamatan Pekutatan pada Selasa (9/6) lalu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana dr I Made Dwipayana mengatakan bantuan JPS untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar akibat penurunan kemampuan keluarga terdampak Covid-19. Sebelumnya pada tahap pertama sudah disalurkan paket sembako kepada 7.180 KPM senilai Rp.4,339 Miliar. "Bantuan tahap II ini akan disalurkan kepada 5.000 KPM di Jembrana dengan total anggaran Rp 3 miliar.," ujarnya. 
 
Setiap KPM mendapat paket sembako senilai Rp 200 ribu selama tiga bulan. Pendistribusiannya secara bertahap kepada masyarakat terdampak Covid-19 di seluruh kecamatan. Penerima terbanyak ada di Kecamatan Negara sebanyak 1.526 KPM, disusul Kecamatan Jembrana 1.182 KPM, Kecamatan Mendoyo 903 KPM, Kecamatan Melaya 801 KPM dan Kecamatan Pekutatan terdapat 588 KPM. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Menu Sate MBG Basi, Siswa di Dua SDN Karangasem Ogah Makan

balitribune.co.id | Amlapura - Nasi belum tanak serta lauk berupa sate basi membuat para siswa di dua Sekolah Dasar (SD) penerima manfaat MBG di Karangasem ogah memakannya pada Rabu (4/2) pagi. Dua SD yang menerima makanan basi tersebut masing-masing SD Negeri 5 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.