Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Megawati Pertahankan Hasto Jadi Sekjend, Bali Cuma Dijatah Satu Kursi di DPP PDIP

Bali Tribune/ PENGURUS - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik pengurus DPP PDIP periode 2019-2024, di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Sabtu (10/8]). Megawati mempertahankan 27 posisi dalam struktur pengurus DPP PDIP.
balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik pengurus DPP PDIP periode 2019-2024, di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Sabtu (10/8]). Megawati mempertahankan 27 posisi dalam struktur pengurus DPP PDIP.
 
Dari 27 posisi tersebut, Megawati tetap memberikan jatah satu kursi untuk kader dari Bali. Adalah nama I Made Urip, yang sekali lagi dipercayakan Megawati untuk membantunya di DPP PDIP. Urip didaulat menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 
Adapun posisi Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PDIP, yang dilirik banyak orang, untuk kedua kalinya dipercayakan kepada Hasto Kristiyanto. Ini artinya, Hasto mencatat sejarah sebagai kader PDIP pertama yang dipercaya menjadi Sekjend untuk dua periode. Sebelumnya, rata-rata yang ditugaskan menjadi Sekjend, hanya untuk satu periode kepengurusan.
 
Selanjutnya nama Puan Maharani dan Muhamad Prananda Prabowo, dua anak Megawati, juga diakomodir dalam kepengurusan. Puan ditugaskan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan. Sedangkan Prananda Prabowo dipercayakan sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
 
Yang menarik, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga masuk dalam komposisi pengurus DPP PDIP. Risma dipercayakan Megawati untuk duduk menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan.
 
Menurut Megawati, struktur DPP periode 2019-2024 ini tidak banyak berubah. Ia sengaja melakukan hal tersebut, termasuk tidak mengakomodir wacana terkait posisi baru berupa ketua harian PDIP. Megawati beralasan, perombakan yang banyak bukanlah hal yang baik.
 
"Tetapi kita ini sekarang sedang memerlukan sebuah tahapan, di mana semuanya itu bisa segera bekerja dengan cepat," tuturnya.
 
"Oleh sebab itu, maka saya sudah memutuskan, sebetulnya sudah dari jauh hari bahwa DPP saya praktis adalah masih banyak dari mereka yang dulu ikut membantu saya," imbuhnya. 
 
 
Struktur dan Komposisi Pengurus DPP PDIP Periode 2019-2024:
 
 
1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan
6. Ketua Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani
7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna H. Laoly
8. Ketua Bidang Perekonomian: Said Abdullah
9. Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip
10. Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan: Rohmin Dahuri.
11. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
13. Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial: Nusyirwan Soejono
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu
15. Ketua Bidang Kebudayaan: Tri Rismaharini
16. Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar
17. Ketua Bidang Pariwisata: Wiranti Sukamdani
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga
19. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq.
20. Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo.
21. Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.
22. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto.
23. Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati
24. Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Arief Wibowo
25. Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Tjen
27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Juliari Peter Batubara.(u)
wartawan
San Edison
Category

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.