Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Memaknai Kemerdekaan RI Melalui Perwujudan Berdaulat Pangan

Bali Tribune/ Dr I Gede Sedana, M.Sc., MMA
Oleh: Dr I Gede Sedana, M.Sc., MMA
 
Balitribune.co.id - Masih dalam konteks Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 perlu dimaknai dengan kemerdekaan pangan (pertanian) karena negara kita adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru nanti agar senantiasa memfokuskan pada keberhasilan sektor pertanian baik secara mikro maupun makro seperti mengangkat harkat para petani yang sebagian besar berstatus petani gurem. 
 
Para petani harus dimerdekakan dari kemiskinan keluarganya. Secara makro, Indonesia harus berdaulat ekonomi, khususnya di sektor pangan sehingga impor produk-produk pertanian dapat dibatasi dan bahkan dinolkan. 
 
Produk pangan seperti beras mutlak menjadi produk yang diproduksi di dalam negeri, dan sebaliknya menjadi produk ekspor. Produk-produk pertanian pangan impor menjadikan bangsa kita yang agraris ini sangat bergantung dengan pihak asing. Ini berarti bahwa kemerdekaan pangan di Indonesia belum tercapai. Saatnya pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah (kabupaten dan kota) untuk merivitalisasi kebijakan dan program untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang terintegrasi dan tersinergi dengan sektor-sektor lain. 
 
Pemenuhan produk pangan dalam negeri agar dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis yang utuh dengan membangun rangkaian ikatan yang kuat di antara subsistem yang ada. 
 
Keterlibatan antar sektor dan antar pelaku pasar (aktor pasar) di dalam pembangunan pertanian dan supply chainterhadap komoditas padi diharapkan dapat memperkuat para pelaku pada setiap subsistem agribisnis tersebut. 
 
"Pemerintahan yang baru nanti mesti memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi bangsa kita, yaitu dengan saling mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai sektor pembangunan. Tercapainya tujuan pembangunan pertanian tidak semata-mata hanya dapat terwujud oleh Kementerian Pertanian, tetapi oleh multi-sektor di dalam negeri.
 
Memperhatikan permintaan pangan (beras) yang semakin meningkat di masa mendatang, maka teknologi berproduksi atau budidaya tanaman padi harus semakin ditingkatkan kualitasnya. 
 
Jumlah penduduk yang semakin bertambah sebagai akibat kenaikan angka kelahiran dan migrasi (wisatawan) dari luar Indonesia, produksi pangan dalam negeri wajib semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan, termasuk wisatawan mancanegara yang sedang menikmati liburan di Indonesia.
 
Oleh karena itu, kedaulatan pangan (beras) dan kemerdekaan pangan dapat dilakukan dengan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, peningkatan produktvitas lahan dan tanaman padi sangat perlu dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya. Penyuluhan dan pelatihan termasuk demonstration plot (Demplot) untuk aplikasi teknologi budidaya harus dilakukan semakin intensif dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. 
 
Upaya ini dilaksanakan guna secara perlahan mengurangi impor beras yang terjadi setiap tahun. Insentif bagi petani juga agar disediakan kepada para petani produsen baik dalam jangka pendek maupun menengah. Insentif kepada para petani diberikan dari tingkat hulu sampai ke hilir, guna mengatasi berbagai keterbatasan yang ada pada diri para petani kecil (petani gurem). 
 
Pemerintah hendaknya dapat melakukan program peningkatan teknologi budidaya pertanian, yang melibatkan ahli budidaya pertanian, ahli mekanisasi, teknologi pascapanen, agribisnis selain ahli-ahli yang berkenaan dengan perwujudan tercapainya tujuan pembangunan pertanian. 
 
Salah satu yang bisa dihasilkan adalah benih unggul (produktivitas tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit serta air irigasi). Agroindustri agar semakin diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian baik di perdesaan maupun di perkotaan. 
 
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam perlu sentuhan teknologi pertanian dan sumber daya manusia yang semakin tangguh untuk memerdekan diri atau berdaulat pangan (beras) dan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani juga harus memperoleh kemerdekaan dari kemiskinan.(u)
wartawan
Redaksi
Category

Penataan Pantai Bingin Mulai Ditender, Desain Kawasan Masih Digodok

balitribune.co.id I Mangupura - Setahun setelah 48 bangunan liar di Pantai Bingin dibongkar, Pemerintah Kabupaten Badung mulai memproses penataan kawasan tersebut. Meski tender sudah berjalan, hingga kini desain induk (master plan) dan gambar teknis penataan masih dalam tahap pembahasan.

Baca Selengkapnya icon click

Terganjal Aturan Kepegawaian, Layanan Forensik RS Tabanan Belum Jalan

balitribune.co.id I Tabanan – Rencana RSUD Tabanan untuk mengoperasikan layanan forensik di Instalasi Pemulasaraan Jenazah yang baru masih menemui jalan buntu. Hingga kini, fasilitas tersebut belum bisa memberikan tindakan medis forensik karena terganjal aturan kepegawaian serta sulitnya mencari dokter spesialis di bidang tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Tetapkan 16.466,23 Hektar Lahan Sawah Jadi LP2B

balitribune.co.id I Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan resmi menetapkan ribuan hektar sawah produktif untuk mencegah masifnya ancaman alih fungsi lahan. Langkah strategis ini dilakukan dengan mengunci 16.466,23 hektar area persawahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kuburan Tergerus Air Laut Pasang, Bangkai Paus Bungkuk Kembali Muncul ke Permukaan

balitribune.co.id I Negara - Dua hari setelah dikuburkan, bangkai paus bungkuk (Humpback Whale) yang sebelumnya terdampar dan mati di pesisir Pantai Perancak, Kecamatan Jembrana, kembali muncul ke permukaan. Karena dikhawatirkan menimbulkan dampak lingkungan, bangkai mamalia laut tersebut diminta dipindahkan ke tempat yang lebih aman.

Baca Selengkapnya icon click

Pengusaha Hiburan Malam Dideadline 30 Hari untuk Lengkapi Izin Mikol

balitribune.co.id I Singaraja - Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya tempat hiburan malam yang diduga tidak berizin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng melakukan langkah pembinaan dan pengawasan ketat terhadap puluhan pengusaha hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.