Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Memaknai Kemerdekaan RI Melalui Perwujudan Berdaulat Pangan

Bali Tribune/ Dr I Gede Sedana, M.Sc., MMA
Oleh: Dr I Gede Sedana, M.Sc., MMA
 
Balitribune.co.id - Masih dalam konteks Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 perlu dimaknai dengan kemerdekaan pangan (pertanian) karena negara kita adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru nanti agar senantiasa memfokuskan pada keberhasilan sektor pertanian baik secara mikro maupun makro seperti mengangkat harkat para petani yang sebagian besar berstatus petani gurem. 
 
Para petani harus dimerdekakan dari kemiskinan keluarganya. Secara makro, Indonesia harus berdaulat ekonomi, khususnya di sektor pangan sehingga impor produk-produk pertanian dapat dibatasi dan bahkan dinolkan. 
 
Produk pangan seperti beras mutlak menjadi produk yang diproduksi di dalam negeri, dan sebaliknya menjadi produk ekspor. Produk-produk pertanian pangan impor menjadikan bangsa kita yang agraris ini sangat bergantung dengan pihak asing. Ini berarti bahwa kemerdekaan pangan di Indonesia belum tercapai. Saatnya pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah (kabupaten dan kota) untuk merivitalisasi kebijakan dan program untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang terintegrasi dan tersinergi dengan sektor-sektor lain. 
 
Pemenuhan produk pangan dalam negeri agar dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis yang utuh dengan membangun rangkaian ikatan yang kuat di antara subsistem yang ada. 
 
Keterlibatan antar sektor dan antar pelaku pasar (aktor pasar) di dalam pembangunan pertanian dan supply chainterhadap komoditas padi diharapkan dapat memperkuat para pelaku pada setiap subsistem agribisnis tersebut. 
 
"Pemerintahan yang baru nanti mesti memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi bangsa kita, yaitu dengan saling mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai sektor pembangunan. Tercapainya tujuan pembangunan pertanian tidak semata-mata hanya dapat terwujud oleh Kementerian Pertanian, tetapi oleh multi-sektor di dalam negeri.
 
Memperhatikan permintaan pangan (beras) yang semakin meningkat di masa mendatang, maka teknologi berproduksi atau budidaya tanaman padi harus semakin ditingkatkan kualitasnya. 
 
Jumlah penduduk yang semakin bertambah sebagai akibat kenaikan angka kelahiran dan migrasi (wisatawan) dari luar Indonesia, produksi pangan dalam negeri wajib semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan, termasuk wisatawan mancanegara yang sedang menikmati liburan di Indonesia.
 
Oleh karena itu, kedaulatan pangan (beras) dan kemerdekaan pangan dapat dilakukan dengan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, peningkatan produktvitas lahan dan tanaman padi sangat perlu dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya. Penyuluhan dan pelatihan termasuk demonstration plot (Demplot) untuk aplikasi teknologi budidaya harus dilakukan semakin intensif dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. 
 
Upaya ini dilaksanakan guna secara perlahan mengurangi impor beras yang terjadi setiap tahun. Insentif bagi petani juga agar disediakan kepada para petani produsen baik dalam jangka pendek maupun menengah. Insentif kepada para petani diberikan dari tingkat hulu sampai ke hilir, guna mengatasi berbagai keterbatasan yang ada pada diri para petani kecil (petani gurem). 
 
Pemerintah hendaknya dapat melakukan program peningkatan teknologi budidaya pertanian, yang melibatkan ahli budidaya pertanian, ahli mekanisasi, teknologi pascapanen, agribisnis selain ahli-ahli yang berkenaan dengan perwujudan tercapainya tujuan pembangunan pertanian. 
 
Salah satu yang bisa dihasilkan adalah benih unggul (produktivitas tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit serta air irigasi). Agroindustri agar semakin diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian baik di perdesaan maupun di perkotaan. 
 
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam perlu sentuhan teknologi pertanian dan sumber daya manusia yang semakin tangguh untuk memerdekan diri atau berdaulat pangan (beras) dan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani juga harus memperoleh kemerdekaan dari kemiskinan.(u)
wartawan
Redaksi
Category

Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali 'Ugal-ugalan', GPS Siap Uji Polda Bali di Praperadilan

balitribune.co.id | Denpasar - Tim penasihat hukum Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, I Made Daging, kembali melontarkan kritik keras terhadap dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Bahkan penetapan tersangka oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali itu disebut "ugal - ugalan" dan sarat kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Monsun Asia Aktif Picu Angin Kencang dan Peningkatan Tinggi Gelombang, Pelaku Wisata Bahari Diimbau Waspada

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun resminya, bmkgbali pada Rabu (21/1) mengimbau masyarakat Bali untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrem tanggal 21-27 Januari 2026. Pada periode tersebut sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali: Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BPD Bali Dapat Ditetapkan Menjadi Perda

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Sikap/Keputusan Dewan yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bal

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.