Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Memaknai Kemerdekaan RI Melalui Perwujudan Berdaulat Pangan

Bali Tribune/ Dr I Gede Sedana, M.Sc., MMA
Oleh: Dr I Gede Sedana, M.Sc., MMA
 
Balitribune.co.id - Masih dalam konteks Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 perlu dimaknai dengan kemerdekaan pangan (pertanian) karena negara kita adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru nanti agar senantiasa memfokuskan pada keberhasilan sektor pertanian baik secara mikro maupun makro seperti mengangkat harkat para petani yang sebagian besar berstatus petani gurem. 
 
Para petani harus dimerdekakan dari kemiskinan keluarganya. Secara makro, Indonesia harus berdaulat ekonomi, khususnya di sektor pangan sehingga impor produk-produk pertanian dapat dibatasi dan bahkan dinolkan. 
 
Produk pangan seperti beras mutlak menjadi produk yang diproduksi di dalam negeri, dan sebaliknya menjadi produk ekspor. Produk-produk pertanian pangan impor menjadikan bangsa kita yang agraris ini sangat bergantung dengan pihak asing. Ini berarti bahwa kemerdekaan pangan di Indonesia belum tercapai. Saatnya pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah (kabupaten dan kota) untuk merivitalisasi kebijakan dan program untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang terintegrasi dan tersinergi dengan sektor-sektor lain. 
 
Pemenuhan produk pangan dalam negeri agar dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis yang utuh dengan membangun rangkaian ikatan yang kuat di antara subsistem yang ada. 
 
Keterlibatan antar sektor dan antar pelaku pasar (aktor pasar) di dalam pembangunan pertanian dan supply chainterhadap komoditas padi diharapkan dapat memperkuat para pelaku pada setiap subsistem agribisnis tersebut. 
 
"Pemerintahan yang baru nanti mesti memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi bangsa kita, yaitu dengan saling mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai sektor pembangunan. Tercapainya tujuan pembangunan pertanian tidak semata-mata hanya dapat terwujud oleh Kementerian Pertanian, tetapi oleh multi-sektor di dalam negeri.
 
Memperhatikan permintaan pangan (beras) yang semakin meningkat di masa mendatang, maka teknologi berproduksi atau budidaya tanaman padi harus semakin ditingkatkan kualitasnya. 
 
Jumlah penduduk yang semakin bertambah sebagai akibat kenaikan angka kelahiran dan migrasi (wisatawan) dari luar Indonesia, produksi pangan dalam negeri wajib semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan, termasuk wisatawan mancanegara yang sedang menikmati liburan di Indonesia.
 
Oleh karena itu, kedaulatan pangan (beras) dan kemerdekaan pangan dapat dilakukan dengan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, peningkatan produktvitas lahan dan tanaman padi sangat perlu dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya. Penyuluhan dan pelatihan termasuk demonstration plot (Demplot) untuk aplikasi teknologi budidaya harus dilakukan semakin intensif dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. 
 
Upaya ini dilaksanakan guna secara perlahan mengurangi impor beras yang terjadi setiap tahun. Insentif bagi petani juga agar disediakan kepada para petani produsen baik dalam jangka pendek maupun menengah. Insentif kepada para petani diberikan dari tingkat hulu sampai ke hilir, guna mengatasi berbagai keterbatasan yang ada pada diri para petani kecil (petani gurem). 
 
Pemerintah hendaknya dapat melakukan program peningkatan teknologi budidaya pertanian, yang melibatkan ahli budidaya pertanian, ahli mekanisasi, teknologi pascapanen, agribisnis selain ahli-ahli yang berkenaan dengan perwujudan tercapainya tujuan pembangunan pertanian. 
 
Salah satu yang bisa dihasilkan adalah benih unggul (produktivitas tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit serta air irigasi). Agroindustri agar semakin diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian baik di perdesaan maupun di perkotaan. 
 
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam perlu sentuhan teknologi pertanian dan sumber daya manusia yang semakin tangguh untuk memerdekan diri atau berdaulat pangan (beras) dan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani juga harus memperoleh kemerdekaan dari kemiskinan.(u)
wartawan
Redaksi
Category

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.