balitribune.co.id | Denpasar - Regulasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Gianyar diharapkan menjadi pedoman dalam pemberian proteksi bagi tenaga kerja. Sehingga pemerintah setempat berperan dalam memperluas cakupan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.
Pj. Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa menjelaskan, regulasi yang dimiliki lengkap hingga ke tingkat desa. "Regulasi mulai dari Peraturan Bupati, termasuk juga kita arahkan kepada desa melalui pedoman penyusunan APBDes. Kemudian kalau tidak salah itu ada 13 regulasi mungkin yang sudah kita keluarkan untuk mendukung implementasi daripada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masyarakat kita di Kabupaten Gianyar," katanya saat mengikuti tahapan wawancara kandidat Paritrana Award Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024 Provinsi Bali, di Denpasar, beberapa waktu lalu.
Ia mengaku telah menyasar seluruh segmentasi pekerja di Kabupaten Gianyar. Segmentasi itu meliputi pekerja formal, informal termasuk pegawai non-ASN.
Khusus informal di Gianyar menyasar pekerja rentan. Bahkan pihaknya disebut memiliki kebijakan berupa 1 desa 100 pekerja rentan yang dicover Pemkab Gianyar selama enam bulan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Tahun kemarin kita sudah di 6.400, kemudian di tahun ini kita akan tingkatkan menjadi 12.800 untuk coverage. Termasuk juga yang di desa, hampir semua kita sudah, dari kepala desa, perangkat desa termasuk juga pekerja rentannya, kader-kader kita di desa juga, Posyandu, ada pekerja sosial di desa, kita semua cover," ujarnya.
Guna memaksimalkan cakupan kepesertaan, Pemkab Gianyar juga memiliki sejumlah inovasi seperti mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi agen Perisai. "Kita tahun 2024 berkomitmen, akan kita tingkatkan coverage kita kepada masyarakat, karena program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat bermanfaat untuk masyarakat," imbuh Tagel Wirasa.
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Gianyar Pandu Aria menerangkan, Paritrana Award bertujuan untuk membangun kesadaran pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan memperluas cakupan kepesertaan melalui dukungan pemerintah daerah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. "Ini dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek untuk menuju keadilan, kesejahteraan sosial dan mendorong penurunan miskin ekstrem,” paparnya.
Pandu Aria menyampaikan, upaya memperluas cakupan kepesertaan dan manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertumpu pada peran aktif berbagai pemangku kepentingan. "Tahun ini kami fokus untuk menjaring para pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal, karena masih banyak potensi pekerja rentan yang belum terlindungi. Oleh karena itu kami menggandeng stakeholder untuk memperluas cakupan,” ujarnya.
