Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Membangun Pariwisata Bali Melalui Empat Pilar

Bali Tribune/Putu Astawa.

balitribune.co.id | Denpasar – Perkembangan pariwisata Bali masih menunjukkan gairah yang menggembirakan, apalagi di akhir dan awal tahun jumlah wisatawan domestik cenderung meningkat. 

Meski demikian untuk menuju pariwisata yang lebih bergairah lagi diperlukan langkah-langkah kearah sana melalui melalui Empat pilar, pertama destinasi wisata, standarisasi perlakuan dalam industri pariwisata, promosi kemudian yang terakhir yaitu kelembagaan. Empat pilar ini dianggap penting dalam menuju kualitas pariwisata dimana peraturannya sudah ada, kebijakannya disosialisasikan, setelah dipahami barulah diterapkan. Proyeksi tahap awal ini bisa dijadikan acuan dalam membangun pariwisatà Bali, begitu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa dari kantornya di Denpasar, Senin (6/1).

Pada kesempatan ini ia mencoba menjabarkan kondisi pariwisata Bali. Disebutkan, kewenangan pengelolaan destinasi wisata kedepannya mesti ditata. Penataan kewenangan itu kelak akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Tata Niaga Kepariwisataan Bali yang saat ini telah disetujui oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan tinggal menunggu pembahasan di DPRD Provinsi Bali. 

Putu Astawa yang sebelumnya Plt di Dispar ini dan kini telah menjadi pejabat tetap Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga menjabarkan road map kepariwisataan Bali pada tahun 2020. Disebutkan ada 15 jenis usaha yang nantinya akan diatur didalamnya dan akan di FGD kan juga. 

"Kita akan sosialisasikan dulu hal ini ke stakeholder pariwisata melalui FGD paling lambat tanggal 15 Januari mendatang," sebut Astawa yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis di Provinsi Bali. 

Tujuan standarisasi ini sendiri sebenarnya sudah ada bagi masing-masing stakeholder, tapi melalui perda nantinya akan lebih dipertajam lagi. Lantas Putu Astawa menyontohkan, rekruitmen pemandu wisata (guide), dia bukan hanya bisa berbahasa saja, tapi yang lebih penting bagaimana guide tersebut faham akan adat istiadat serta budaya Bali. Apalagi dikatakan saaat ini banyak guide asing berkeliaran hanya bermodal bahasa, tetapi tidak faham soal adat istiadat serta budaya Bali. 

"Miris, kalau kita lihat kondisi ini sebenarnya. Nah, untuk itulah kedepannya kita akan melibatkan Majelis Desa Adat (MDA), PHDI, Akademisi, Praktisi dalam rekruitmen guide tersebut," tuturnya. 

Menurutnya pengetahuan tentang budaya Bali sangat penting bagi pemandu wisata. Setelah lolos barulah berhak menyandang predikat guide. 

"Kita kan banyak sekali sebenarnya membutuhkan pemandu wisata dengan berbagai macam bahasa," imbuhnya. 

Lantas yang kerap menjadi sorotan destinasi wisata di Bali yaitu fasilitas umum yang tersedia, ini pun akan di standarisasi. Bagaimana toiletnya, tempat parkirnya, sehingga nantinya tempat-tempat tujuan wisata tersebut bisa mencerminkan layanan standar pariwisata Bali. 

"Apalagi sekarang dengan mulai munculnya desa wisata, baik yang dikelola desa adat, kelompok ataupun perorangan. Ini semua perlu di standarisasi," tukasnya, sembari berujar kedepan tidak lagi hanya memikirkan jumlah wisatawan yang datang tapi bagaimana kita berupaya agar wisatawan yang datang waktu kunjunganya bisa lebih lama. 

"Tentu hal ini seiring dengan apa yang telah dicanangkan Bapak Gubernur Wayan Koster, One Island, One Management," tandasnya. 

Dengan mulai tertatanya pariwisata Bali, Astawa melihat peluang untuk mengembangkan wellnes tourism peluangnya juga terbuka lebar. Rencana ini sebetulnya upaya untuk menggali semua potensi yang dimiliki Bali dan hal ini bisa terwujud bila ada kerjasama dengan para pelaku pariwisata. 

"Kita akan gandeng ASITA dalam mengembangkan wellnes tourism ini. Sehingga pihak ASITA bisa menyiapkan paket-paket tour yang berbau pengobatan tradisional Bali," sebutnya. 

Astawa juga tidak sependapat jika orientasi pariwisata hanya untuk mendapatkan komisi saja, misal ambruknya bisnis di celuk yang terkenal akan kerajinan peraknya, akhirnya kolap akibat jor-joran pemberian komisi. 

"Situasi sudah berubah, tidak bisa lagi hanya soal komisi. Nah untuk itulah kedepan komisi juga akan kita atur agar terdapat pemerataan, persaingan jadi lebih sehat," ucapnya. Komisi akan ditetapkan 15 persen dari total nominal pembelian. 

Banyak hal yang mesti dilakukan dalam menggairahkan kembali pariwisata Bali, tidak lagi secara parsial atau perorangan tetapi memang harus "dikeroyok". Salah satu Indikator yang bisa dijelaskan Astawa dari apa yang diproyeksikan bisa saja dilihat dari berapa pengeluaran wisatawan selama tinggal di Bali juga lama wisatawan tinggal di Bali apakah masih sama atau bertambah. Bali bisa saja mengkombinasikan antara pengeluaran, lama tinggal dan jumlah wisatawan yang tinggal. 

Diakui persaingan di industri pariwisata saat ini sangat berat, apalagi dipengaruhi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, jelas berimbas bagi perekonomian nasional, dan mempengaruhi jumlah wisatawan yang akan berlibur. 

"Ketika perekonomian turun, otomatis keinginan orang untuk berpegian juga turun, akibatnya kita pun turut terkoreksi," katanya seraya mengingatkan untuk kembali mendongkrak kunjungan wisatawan proyeksi empat pilar bisa dijadikan acuan. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.