Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengadu soal Sawahnya, Seorang Petani Datangi Wira Bhakti

Bali Tribune / Ilustrasi (ist)

balitribune.co.id | Denpasar – Seorang petani, tiba-tiba saja datang ke Kampus Kebangsaan Wira Bhakti (Senen, 6/12). Ia naik sepeda motor dalam keadaan hujan rintik-rintik. Umurnya sudah lanjut, sekitar 60 tahun. Untuk apa? Ternyata bercerita dan mengadu tentang nasib sawahnya. Namanya Wayan Kosen, tinggal di Denpasar.

Ketua Stispol Wira Bhakti, Prof. Wayan Windia menerima petani itu dengan baik di ruangannya. Petani itu mengadu bahwa sawahnya kini terus diiming-imingi investor. Dengan berbagai cara investor itu berusaha agar sang petani menjual tanah sawahnya. Bahkan dengan memanfaatkan alat-alat kekuasaan. Tetapi ia tetap teguh, bahwa sawah itu adalah warisan leluhurnya. Ia tidak ingin melepaskannya.

Petani itu ingin terus menggantungkan hidupnya pada secutak sawahnya itu. “Kalau sawah itu dijual, lalu kami harus mencari makan di mana?” tanyanya. Ia yakin bahwa kalau ia diberikan uang, maka uang itu pasti akan habis. Diyakini bahwa ia tidak akan bisa membeli sawah kembali, karena harga sawah terus melonjak.

Pada kesempatan itu, Prof. Windia meminta agar sang petani tetap teguh mempertahankan hak miliknya. Sawah itu adalah hak–nya, berdasarkan waris yang diterimanya. Bahkan kini sudah ber-sertifikat resmi. “Sepanjang Bapak teguh mempertahankan sawah itu, maka investor beserta antek-anteknya tidak bisa memaksa Bapak untuk menjual sawah itu” kata Windia.

Sementara itu Windia meminta agar alat-alat pemerintah jangan menakut-nakuti petani untuk segera menjual sawahnya. “Itu adalah pekerjaan yang tidak baik” katanya. Bahwa sawah di Bali dibuat dengan berdarah-darah oleh leluhur orang Bali, yang kini roh-nya sudah disemayamkan di Sanggah Kemulan. Oleh karenanya adalah dosa besar bila ada pejabat dan calo yang menakut-nakuti petani untuk menjual sawahnya. Jangan-jangan mereka bisa dikutuk oleh roh leluhur dari petani yang bersangkutan. Demikian Windia.

wartawan
WW
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.