Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengapa Harus Vaksin?

Bali Tribune / M. Setyawan Santoso - Pengamat Ekonomi dari Bank Indonesia

balitribune.co.id | Pandemi Covid telah terjadi perubahan paradigma indikator pariwisata.  Daya tarik pariwisata yang  selama ini adalah amenitas (hotel dan akomodasi), aksesabilitas (kemudahan transportasi) dan dan atraksi (seni dan budaya), kini telah berubah menjadi  amenitas yang sehat,  aksesabilitas yang sehat serta atraksi yang sehat.

Definisi sehat pun meluas, tidak hanya bersih dan hygenis tetapi lebih kepada bebas dari virus corona.  Betapa banyaknya hotel hotel berbintang di kabupaten Badung, dengan diskon sampai 50%, tetapi tidak akan ada yang datang jika tidak ada jaminan kesehatan, atau yang kini terkenal dengan istilah CHSE (cleaness, healty, safe dan economic sustainability).

Betapa banyaknya penerbangan ke Bali, tetapi jika restriksi perlintasan masih berlaku dengan berbagai syarat tes antigen, PCR dan lain-lain, maka tidak banyak wisatawan yang ingin datang ke Bali.  Betapa indahnya Pantai Kuta dan Sanur, betapa megahnya tarian pendet dan kecak di Pura Uluwatu, tetapi tidak akan membuat orang tertarik kalau daerah tujuan wisata tersebut belum CHSE.

Indikator kesehatan pun mengalami perubahan. Suatu daerah memiliki indikator kesehatan yang tinggi  (atau disebut daerah hijau) bukan lagi karena memiliki banyak rumah sakit, dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Indikatornya kini adalah jumlah orang terpapar Covid-19. 

Bali memiliki tenaga medis dokter sebanyak 3 ribu dokter dan 5 RS  bertaraf internasional, namun tidak akan berarti jika jumlah orang terpapar Covid masih tinggi. Dengan demikian berarti kita perlu mengejar target indikator yang satu ini yaitu menekan jumlah orang terpapar Covid.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan jumlah orang terpapar Covid.  Pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah kota Denpasar telah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan baru-baru ini diterapkan di Jawa Bali dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro). 

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan berupa 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bahkan 3M ini telah diperluas menjadi 5M, 6M dan seterusnya yaitu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Selain itu, masih diterapkan tata kerja pandemi yaitu work from home, virtual meeting dan berbagai kegiatan kegiatan virtual lainnya.

Dampak dari kebijakan tersebut ternyata menekan kegiatan produksi dan distribusi masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan dan konsumsi.  Dengan pembatasan kegiatan sosial menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu diperlukan satu jurus jitu yaitu vaksinasi pandemi.

Mengapa harus vaksinasi? Bagaimana vaksinasi bisa mengembalikan perekonomian?  Sementara itu banyak pula yang masih meragukan efektivitas vaksinasi bagi perekonomian Bali.  Saya mencoba menjelaskan secara singkat prosesnya.

Vaksinasi pandemi tidak hanya akan membawa kesehatan individu tetapi akan membawa herd immunity.  Yang dimaksud dengan herd immunity adalah terbentuknya immunitas (kekebalan) suatu komunitas yang disebabkan oleh munculnya imunitas dari sebagian besar individu di dalam komunitas tersebut.  Herd immunity tercapai jika individu yang telah memiliki imunitas mencapak 50 – 70% dari populasi. 

Jika kita lihat pada populasi di Pulau Bali yang dapat menerima vaksin atau angkatan kerja ditambah lansia maka jumlahnya diperkirakan sebanyak 3,6 juta orang.  Untuk memenuhi herd immunity maka diperlukan jumlah individu yang memiliki imunitas sebanyak minimal 50% dari 3,6 juta yaitu sekitar 1,8 juta orang.  Sementara itu target dari pelaksanaan  vaksin di Pulau Bali dari Pemerintah Pusat adalah 2 juta orang per bulan Juli 2021. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan individu yang memiliki imunitas alamiah (imunitas akibat terkena Covid-19) sekitar 35 ribu orang.  Jadi, total jumlah orang yang diharapkan memiliki imunitas sudah melebihi persyaratan herd immunity.

Jika pelaksanaan kegiatan vaksin berjalan lancar maka diperkirakan sejak bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, Bali dapat mencapai herd immunity.  Sebagai hasilnya, diperkirakan jumlah terpapar Covid semakin hari akan semakin rendah sehingga indikator kesehatan masa kini yaitu tingkat terpapar Covid bisa ditekan mendekati nol.  

Jika indikator ini tercapai, sudah otomatis,  aspek Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi dapat diberi embel-embel Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi yang sehat yang merupakan persyaratan mutlak datangnya wisatawan saat ini.***

wartawan
M. Setyawan Santoso
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.