Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengupas Program Massker Saat Debat Terbuka, Dongkrak PAD Karangasem Dengan Digitalisasi Pajak

Bali Tribune / Debat PAslon Bupati-Wakil Bupati Karangasem yang dilaksanakan oleh KPU Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Debat terbuka Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Karangasem telah dilaksanakan  oleh KPU Karangasem di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Sabtu (24/10/2020). Mengupas visi-misi dan program kerja yang disampaikan oleh Paslon nomor Urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Made Sukerana (Massker), ada salah satu program Massker yang cukup mencuri perhatian yakni langkah Massker dalam meningkatkan Pemasukan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, dalam lima tahun kedepan.

Dalam debat yang dipandu oleh moderator Ketut Udi Prayudi tersebut, I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Made Sukerana menyampaikan soal “Digitalisasi Pajak”. Ini merupakan terobosan baru dalam rangka meningkatkan PAD Karangasem dengan menekan tingkat kebocoran di sektor pajak mineral bukan logam (Galian C) Pajak Hotel dan Restauran (PHR) dan seluruh retribusi dan pajak daerah yang menjadi sumber PAD.

“Inilah langkah kami dalam mendongkrak PAD di Kabupaten Karangasem,” lugas I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Lantas muncul pertanyaan dari Paslon Nomor urut 1, kenapa ini tidak dilakukan semasa pemerintahan Mas Sumatri pada periode pertama? Pertanyaan tersebut dengan lugas dijawab oleh I Made Sukerana, jika program digitalisasi pajak utamanya pajak Galian C itu baru bisa dilaksanakan pada periode berikutnya, karena pada masa pemerintahan Mas Sumatri periode pertama, Perda RTRW Provinsi Bali mengenai batas ketinggian yang boleh di gali belum direvisi oleh Pemprov Bali, termasuk adanya Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Belum direvisinya Perda RTRW saat itu, menyebabkan banyak pengusaha Galian C yang kesulitan mendapatkan izin lantaran sebagian besar usaha galian C mereka berada diatas ketinggian 500 MDPL. Itu lantas yang menjadi pemicu menurunnya PAD Karangasem dari sektor Galian C, karena pemerintah tidak bisa memungut pajak dari usaha galian C yang tidak berizin. Namun sekarang ini Perda RTRW telah direvisi dengan menghapus batas ketinggian, sehingga memungkinkan pengusaha galian C untuk mengurus izin usaha mereka.

“Kami optimis dengan digitalisasi pajak, pemasukan daerah dai sektor pajak galian C, PHR dan pajak lainnya, bisa meningkat dua kali lipat,” ujarnya optimis.

Bencana alam erupsi Gunung Agung dan bencana non alam yakni wabah Covid-19 juga menjadi pemicu menurunnya PAD di Karangasem saat itu. Namun itu tidak berlangsung lama, karena dengan kerja keras Mas Sumatri sebagai bupati, PAD Karangasem perlahan mulai mengalami peningkatan.

Cawabup I Made Sukarana, saat menjabat sebagai Wakil Bupati Karangasem juga dikenal cukup lihai dalam mendongkrak PAD Karangasem disektor pajak Galian C kala itu, dimana saat PAD Karangasem mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan kali ini dirinya bersama I Gusti Ayu Mas Sumatri akan berkerja keras untuk meningkatkan PAD Karangasem serta menjalankan Visi-Misi dan program kerja Massker untuk membangun Karangasem yang cerdas, sehat dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana.

wartawan
Husaen SS.
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.