Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menjaga Harga Pangan yang Tetap Melindungi Petani

Bali Tribune
Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA.
Rektor Dwijendra University/Ketua DPD HKTI Bali/Ketua Perhepi Bali
 
balitribune.co.id | Belakangan ini kita telah menghadapi berbagai fluktuasi harga-harga produk pangan baik di Bali maupun di provinsi lainnya di Indonesia. Situasi tersebut harus dicarikan upaya untuk mengendalikannya guna mendukung tercapainya tujuan program ketahanan pangan, dan sekaligus mencegah terjadinya krisis pangan di dalam negeri, selain memicu terjadinya inflasi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya penting oleh pemerintah di dalam mengendalikan harga pangan di dalam negeri yang sifatnya komprehensif, dimana tidak saja melindungi konsumen tetapi juga tetap memberikan kesejahteraan kepada para petani produsen, terlebih lagi mereka merupakan petani gurem.
 
Upaya mapping produksi dan konsumsi merupakan Langkah yang strategis dan perlu segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan stakeholder lainnya, seperti para petani dan kelompoknya, pengusaha yang berkaitan dengan produksi dan pasca panen produk pertanian, termasuk kalangan perguruan tinggi. Kegiatan mapping produksi dan konsumsi sangat bermanfaat untuk menyiapkan perencanaan tentang prediksu jumlah produksi atau persediaan (supply) dan prediksi kebutuhan atau permintaan (demand)produk pangan dalam periode tertentu, seperti mingguan, bulanan dalam satu tahun. Prediksi tersebut agar mempertimbangkan hari raya atau hari besar lainnya termasuk momen-moment tertentu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan/permintaan, dan di sisi lain memperhatikan kemungkinan adanya potensi gagal panen. Upaya mapping ini juga mendorong untuk membangun sentra-sentra produksi pangan tertentu di beberapa wilayah yang memiliki kondisi geografis dan agroklimat yang mendukung.
 
Upaya lainnya yang diperlukan untuk mengendalikan harga pangan adalah membangun sistem distribusi pangan dari satu daerah/wilayah (sentra produksi) ke daerah lainnya sehingga terjadi pemerataan distribusi pangan dalam suatu rentang waktu yang dibutuhkan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis dan sumber daya alam di Indonesia atau antar pulau sangat membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menjamin sistem distribusi produk pangan yang lancar baik melalui darat, laut dan udara. 
 
Disamping itu, diperlukan juga adanya penguatan peran pemerintah dalam memberdayakan peran perusahaan daerah untuk dapat menyerap produk-produk pangan yang dihasilkan oleh petani/kelompok petani, terutama pada saat panen raya. Kebijakan ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk melindungi petani dan juga menjadikan cadangan pangan pada musim tanam berikutnya. Sebagai konsekuensi kebiajakan ini adalah pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak swasta untuk membangun gudang pangan dengan peralatan yang modern guna menjaga kualitas produk yang tersimpan. Pengelolaan perusahaan daerah dan Gudang pangan secara professional sangat dibutuhkan guna mewujudkan ketersediaan pangan sepanjang tahun. 
 
Kebijakan operasi pasar merupakan upaya insidental yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menstabilkan harga pangan di daerah. Dengan demikian, harga-harga produk yang tinggi dapat diturunkan guna memberikan perlindungan kepada konsumen dan mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan perlindungan terhadap konsumen harus semakin ditingkatkan baik berupa insnetif social-ekonomis maupun subsidi di hulu dan di hilir guna mendorong dan memotivasi para petani untuk mengelola usahataninya secara lebih intensif dan berkelanjutan. 
wartawan
Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA.
Category

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.