Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menkop UKM Teten Masduki Dukung Kebijakan Spasial untuk Pemulihan Ekonomi Bali

Bali Tribune / SILAHTURAHMI - Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki pada acara silaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali/Bali Tourism Board di Ruang Pertemuan Kantor BTB Bali.

balitribune.co.id | Denpasar – Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki mendukung kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Dukungan tersebut disampaikannya pada acara silaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali/Bali Tourism Board.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor BTB Bali, Selasa (8/6/2021), Menkop UKM menyampaikan bahwa Bali merupakan daerah yang punya posisi sangat strategis. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki, Bali telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Bahkan, ia menyebut Bali adalah lokomotif pariwisata nasional. Karena itu, tak berlebihan jika ia mengatakan bahwa pemerintah berhutang pada Bali. “Kita semua wajib ikut bertanggung jawab dan berkolaborasi untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi Bali.” Ucapnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah kebijakan spasial dalam bentuk fiscal kepada Daerah Bali agar pemulihannya bisa lebih dipercepat.

Terkait dengan upaya pemulihan Bali, Menkop UKM membaginya dalam tiga fase yaitu fase pandemi, survival dan transformasi. Pada fase pandemi yang saat ini masih dihadapi masyarakat dunia, menurutnya Bali perlu melakukan kampanye besar-besaran tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Saat ini kita perlu meyakinkan wisatawan bahwa mereka aman ketika berkunjung ke Bali, aman karena prokes diterapkan dengan baik. Prokesnya yang kita tonjolkan untuk meyakinkan, karena sampai saat ini negara manapun belum bisa memberi jaminan kalau Covid-19 itu sudah tidak ada,” urainya. Lebih jauh, Teten Masduki menyampaikan bahwa sesungguhnya wisatawan domestik maupun manca negara sudah sangat rindu plesiran ke Pulau Dewata. Namun sebagian besar masih menahan diri karena belum yakin dengan penerapan prokes. “Ini perlu kampanye secara terus menerus agar mereka yakin prokes telah diterapkan secara benar. Promosi seperti subsidi tiket atau diskon kamar hotel tidak efektif untuk saat ini,” imbuhnya.

Berikutnya masuk pada fase survival, Teten berpendapat perlunya perubahan strategi dari ‘Bali dikunjungi dunia’ menjadi ‘Bali mengunjungi dunia’. Artinya, produk-produk khas Bali yang harus lebih banyak go international dengan memanfaatkan market digital. Untuk itu, sangat dibutuhkan pendampingan dan dorongan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. “Saya yakin, banyak yang rindu dengan berbagai produk khas Bali. Ubah mindset, kembangkan jiwa entrepreneur,” ajaknya.

Menginjak ke fase transformasi pasca pandemi, Menkop UKM mengingatkan agar Bali jangan 100 persen mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai isu seperti keamanan dan kesehatan. Daerah Bali didorong untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam seperti kelautan dan lainnya. Lebih dari itu, transformasi juga bisa dilakukan pada pengemasan seni dan budaya dalam pertunjukan digital. Namun untuk saat ini, ia menilai pemulihan pariwisata menjadi prioritas karena sektor ini akan menarik gerbong ekonomi lainnya untuk bangkit dan kembali tumbuh.

Sependapat dengan Menkop UKM, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menyebut pandemi Covid-19 sebagai momentum yang mengingatkan kembali bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat rapuh dan riskan terhadap berbagai isu, utamanya keamanan dan kesehatan. “Ketika daerah lain sudah mulai tumbuh positif, kami di Bali masih harus menghadapi kontraksi ekonomi yang berlarut-larut,” ujarnya. Kondisi ini menurutnya disebabkan besarnya ketergantungan Bali pada pariwisata, dimana 53 persen PDRB Bali bertumpu pada sektor ini. Kendati ada sektor UMKM, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menilai perkembangannya belum optimal. Menurutnya, untuk pengembangan sektor UMKM di Bali, kemampuan memanfaatkan market digital perlu terus ditingkatkan. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Ketua GIPI Bali/BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung) sangat berharap adanya kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali. Karena tanpa campur tangan dari pemerintah, keduanya berpendapat pemulihan ekonomi Bali akan sangat berat.

Acara diskusi juga diisi penandatangan MoU antara GIPI Bali dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). ICCN atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia yang diketuai Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Fiki Satari adalah simpul organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 Prinsip Kota Kreatif. ICCN berkomitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia, dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan engine kreativitas (mesin penggerak kreativitas) yang berupa ide/gagasan kreatif dan inovatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan dalam keterlibatan unsur pentahelix (birokrasi, akademisi, bisnis, komunitas dan media) serta adanya dukungan infrastruktur digital yang berkualitas dan modern.

wartawan
YUE
Category

PHRI Denpasar: Melalui Strategi dan Penggunaan Teknologi, Pengolahan Sampah Bisa Dilakukan dengan Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi krisis penanganan sampah di Bali membuat berbagai pihak turut andil dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pembungan akhir (TPA). Pengelola akomodasi wisata di Bali kini mulai berinisiatif untuk mengelola sampah yang dihasilkan di tempat usahanya.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas UMKM Agar Menjadi Mitra yang Mendukung Keberlanjutan Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan pariwisata didorong untuk memperkuat keterampilan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperbesar peluang pendapatan. Pasalnya, keberadaan UMKM tersebut di kawasan pariwisata dapat membantu memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti makanan, minuman, suvenir dan lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lestari For Kids, Komitmen BPR Lestari Bali Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Konsistensi BPR Lestari Bali dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) “Lestari For Kids”. Tahun ini, bank yang dikenal dengan slogan #MakeAnImpact itu menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.625 kilogram ke 31 panti asuhan yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Midea Pacu Pertumbuhan Asia-Pasifik lewat Produksi Lokal dan Inovasi Teknologi

balitribune.co.id | Denpasar - Midea, perusahaan teknologi global dan salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menggelar konferensi dealer regional pertamanya di Asia-Pasifik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang memperkuat kemitraan dengan mitra lokal, tetapi juga memperkenalkan lima solusi unggulan yang diklaim akan mendefinisikan ulang pengalaman rumah pintar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.