balitribune.co.id | Demo besar terjadi di Jakarta. Aparat negara pasti sangat sibuk. Akar masalahnya adalah, wacana tentang perpanjangan jabatan Presiden. Pro-kontra terjadi. Masyarakat Indonesia terbelah. Diyakini, bahwa isu ini dimanfaatkan oleh komunitas yang justru anti empat pilar kebangsaan. Mereka seolah-olah membela empat pilar. Tetapi tujuan pokoknya adalah untuk meremuk-kan negara. Mereka akan selalu memanfaatkan setiap momentum yang memungkinkan.
Hal ini menunjukkan bahwa para “pemimpin” kita, tidak memiliki otak yang sensitif terhadap krisis. Justru pada saat bangsa sedang krisis, lalu mereka (termasuk beberapa ketum partai) mewacanakan isu yang sensitif. Mereka berbicara hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi tidak sensitif terhadap kepentingan bangsa. Kalau komunitas partainya memang tidak siap ikut pemilu tahun 2024, ya jangan ikut pemilu-lah. Jangan mengusulkan pemilu ditunda, dengan berbagai alasan yang tidak logis, dan tidak masuk akal.
Jokowi juga tidak tegas. Ia seharusnya dengan tegas mengatakan untuk menolak wacana itu. Menolak pemilu ditunda, dan tunduk pada UUD 1945. Apalagi partainya (PDIP) sudah mewacanakan untuk menolak. Dengan demikian, wacana pembelahan bangsa, tidak terus bergulir. Tampaknya, kekuasaan membuat orang menjadi nina bobok. Mereka lupa pada konstitusi. Sudah jelas, bahwa wacana tentang perpanjangan jabatan presiden bertentangan dengan UUD 1945. Kok terus saja digulirkan?
Saya kira, para ketum partai, para menteri, dan yang lainnya pasti bukan orang tolol. Mungkin hanya karena untuk kepentingan harta dan tahta, maka mereka kelihatan seolah-olah tolol.
Diyakini bahwa setiap kasus yang mengutik-ngutik empat pilar kebangsaan, maka bangsa ini akan semakin retak, semakin terbelah, dan semakin goyah. Sistem politik kita yang menyimpang dari Pancasila, telah membuat bangsa ini semakin goyah. Setiap pelaksanaan pemilu, maka terjadi-lah polarisasi komunitas. Korupsi-pun semakin meraja-lela hingga ke tingkat kabupaten/kota. Bahkan hingga ke desa-desa. Hal ini terjadi, karena proses politik yang semakin mahal, terjadi aktivitas politik-uang, dan politik yang menghalalkan segala cara. Selanjutnya, RUU tentang Pancasila yang ingin “memeras” Pancasila menjadi macam-macam, juga menyebabkan hal yang kontra produktif. Bahkan kabarnya, dimanfaatkan juga oleh komunitas yang anti Pancasila.
Seharusnya, proses politik dijalankan berdasarkan konstitusi. Jangan sebaliknya. Melakukan aktivitas politik yang bertentangan dengan konstitusi. Inilah sebuah pelajaran dari era reformasi. Sekali suatu konstitusi diubah, maka setiap saat tangan kita akan gatal untuk mengubah konstitusi. Bahkan sebelum konstitusi diubah-pun, para begundal politik sudah menjalankan aksi politiknya. Mungkin mirip dengan orang marah yang sedang memukul-mukul. Sekali ia sudah memukul, maka ia akan terus memukul-mukul, hingga puas, dan lawannya sirna. Itulah hakekat sistem anarkhi.
Sejarah kehancuran bangsa karena anarkhi, pernah tercatat di Athena. Sekitar 500 tahun sebelum masehi, tersebutlah Raja Perikles di Athena. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, karena ia menerapkan sistem demokrasi. Rakyatnya sejahtera. Berkali-kali dilakukan pemilihan umum, ia selalu saja terpilih kembali secara demokratis. Lalu banyak orang yang ber-migrasi ke Athena. Termasuk kaum sufi (kaum cerdik pandai). Nah, kaun sufi inilah yang mengajarkan sistem anarkhi. Friksi dan konflik terjadi dimana-mana. Akibatnya bangsa Athena menjadi lemah.
Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh musuh Athena. Bangsa Spartha dan koleganya mulai menyusun kekuatan. Lalu menyerbu Athena. Karena Athena sedang lemah, maka dengan cepat Athena menjadi bangsa yang kalah. Pelajaran sejarah ini patut direnungkan oleh orang-orang yang merasa dirinya seorang pemimpin komunitas. Rasanya, bukan slogan kosong tentang berbagai wacana, yang mengatakan bahwa, banyak bangsa di dunia, sangat iri dengan Indonesia. Sebuah bangsa, yang memiliki segala macam sumberdaya. Lalu takut kalau bangsa ini menjadi kuat. Mereka (para musuh Indonesia) menginginkan agar bangsa Indonesia menjadi lemah. Kemudian bisa dipecah dan dikuasai. Ketika zaman penjajahan Belanda, hal ini disebut sebagai sistem devide at impera.
Pemimpin Partai Janatha di India, Narendra Modi, yang kini menjadi Perdana Menteri, mengembangkan visi partainya, yang mementingkan bangsa sebagai yang utama. Bahwa kepentingan bangsa adalah yang pertama. Setelah itu, barulah loyal pada kepentingan partai. Visi semacam ini pernah dikembangkan oleh Pak Harto di Indonesia. Bahwa dalam proses pembangunan, maka kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan golongan dan pribadi. Kini, slogan semacam ini semakin sirna, karena kepentingan individu yang sangat menonjol. Bahkan ada Komisi HAM yang membela kepentingan individu tersebut.
Dalam beberapa diskusi, telah muncul kekhawairan bahwa, HAM dan demokrasi bisa saja menjadi semacam soft war bagi bangsa ini. Buktinya, pilar-pilar politik dan ekonomi yang diwariskan oleh para Bapak Bangsa kita, telah mengalami proses transformasi yang mengkhawatirkan. Adapun pilar politik dan ekonomi itu, dicerminkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Kini kita sudah semakin jauh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 (yang asli, red).
Oleh karenanya, mungkin pelaksanaan P4, seperti yang pernah dilaksanakan oleh Pak Harto di Era Orde Baru bisa dihidupkan kembali. Tujuannya agar kita kembali tersadar pada sejarah bangsa, yang dahulu dibangun dengan tetesan darah. Selanjutnya, para pemimpin bangsa yang akan muncul di era yang akan datang, tidak saja cerdas dalam hard skill, tetapi juga harus mapan dalam soft skil. Yakni, soft skill tentang kesadaran untuk menerapkan empat pilar kebangsaan secara konskwen. Jangan hanya di bibir.
