Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Merasa Dibohongi, Ratusan Pembeli Rumah Subsidi Serbu Kantor Pemasaran

DATANGI - Merasa dibohongi, ratusan pembeli rumah subsidi serbu kantor pemasaran tagih uang DP.

BALI TRIBUNE - Ratusan pembeli rumah bersubsidi Puri Parahyangan yang berlokasi di Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, menyerbu kantor pemasaran CV. Jasmine di Jalan Pondok Indah, Desa Dauh Peken, Tabanan, Senin (17/12).  Kedatangan mereka adalah untuk meminta kembali uang DP pembayaran rumah lantaran setelah berjalan satu tahun lebih, pembangunan rumah tak kunjung terealisasi. Ditambah lagi, pihak pengembang seakan tak kooperatif menanggapi keluhan para pembeli. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, ada sekitar 400 orang pembeli yang telah membayarkan DP pembelian rumah subsidi seharga Rp 141 Juta tersebut. Rata-rata pembeli membayarkan DP Rp 7 juta, namun ada juga beberapa orang yang telah menyerahkan DP Rp 20 juta, Rp 25 juta bahkan Rp 60 juta dengan alasan agar angsuran per bulannya lebih ringan. Sebelum membayarkan DP, para pembeli juga sudah membayarkan uang tanda jadi Rp 500.000. Kepada para pembeli, pihak pengembang mengatakan proses pembangunan rumah tersebut akan dimulai tiga bulan setelah proses pembayaran DP, karena para pembeli juga masih harus menjalani serangkaian tahapan mulai dari melengkapi beberapa dokumen kemudian BI Checking. Namun kenyataannya hingga berjalan satu tahun lebih, pembangunan rumah bersubsidi bernama Puri Parahyangan itu belum juga terealisasi. Dimana dalam hal ini sebagai pengembang atau developer yakni PT. Promedia Indoperkasa dengan pimpinan I Gusti Rai Gunadi, dan CV. Jasmine sebagai pemasaran atau marketing. Salah seorang pembeli, Agung (30) asal Padangsambian menuturkan jika ia sudah membayarkan tanda jadi Rp 500.000 kemudian DP sebesar Rp 7 juta pada bulan Juli 2017 lalu. Namun setelah lebih dari tiga bulan, belum juga ada pembangunan di perumahan tersebut sehingga membuatnya mulai mempertanyakan hal itu kepada pengembang. "Kita dibuatkan grup WA, setelah lebih dari tiga bulan banyak yang mulai tanya-tanya, tetapi jawabannya hanya sabar sabar saja," ujarnya. Seiring berjalannya waktu, ia pun mulai menaruh rasa curiga sehingga memutuskan untuk membatalkan pembelian rumah dan meminta kembali uang DP yang telah dibayarkan. Hal itu pun ternyata banyak dilakukan oleh pembeli lain. Hingga akhirnya pada tanggal 17 September 2018, para pembeli rumah yang membatalkan pembelian menggelar pertemuan di Taman Ganesha dengan pihak pengembang. "Saat itu pengembang berjanji akan mengembalikan uang DP yang sudah dibayarkan dalam jangka waktu tiga bulan kedepan, dan ditandai dengan menandatangani surat pernyataan. Dan hari ini, tepat tiga bulan sehingga kami menagih janji itu untuk mengembalikan uang DP kami," paparnya. Hal serupa disampaikan oleh Nyoman Agus Sumariana, asal Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling, Kerambitan, Tabanan. Dirinya bahkan telah membayarkan uang DP sebesar Rp 25 juta. Menurutnya ia berani membayarkan DP besar karena percaya proyek pembangunan rumah ini akan berjalan dengan baik. "Tetapi setelah berjalan enam bulan saya mulai merasa aneh, saya tanyakan terus tetapi jawabannya hanya sabar dan sabar terus, katanya ada masalah pada pengembangnya," ujarnya. Ia sendiri sudah pernah mengecek lokasi perumahan, namum hanya ada satu unit rumah yang sudah dibangun. Atas kondisi tersebut ia memutuskan untuk membatalkan pembelian dan meminta uang DP yang telah dibayarkannya. "Sesuai perjanjian hari ini akan dibayarkan, semoga benar," lanjutnya. Namun dirinya belum tahu langkah apa yang akan diambil pihaknya apabila uang DP tersebut tidak juga dikembalikan sesuai perjanjian. Yang jelas dirinya berharap uang tersebut segera dikembalikan.  Sementara itu suasana sempat memanas saat pihak CV Jasmine, Putu Susi Kristianti, selaku marketing menyampaikan kepada para pembeli bahwa pihak pengembang baru akan menemui pembeli dan mengembalikan uang DP sekitar pukul 15.00 Wita. Padahal para pembeli yang berasal luar Tabanan sudah menunggu sejak pagi.

wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.