Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

MOMENTUM MEMBANGUN SEKTOR PERTANIAN?

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar (E) pada Fak. Pertanian Unud dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra.

balitribune.co.id | Dalam suasana “lockdown” Virus Corona,  saya mendapat telpun dari seniman Prof. Wayan Dibia.  Beliau adalah kolega satu kampung. Sebagai seniman, beliau sudah mencicipi sekolah, dan melanglang buana kemana-mana. “Sekarang adalah momentum untuk membuat kebijakan membangun pertanian” katanya tegas. Ditambahkan bahwa, kalau kita terus-menerus mau tergantung dari sektor pariwisata, inilah akibatnya. Pantai Kuta sudah seperti kawasan yang baru saja kalah perang. Kita sudah rasakan berkali-kali. Kok, kita tidak pernah sadar ya. Harapan-harapan yang diberikan oleh sektor pariwisata, nyaris merupakan harapan “palsu”. Setiap saat dan secara mendadak, keadaan bisa berubah. Prof. Dibia, terus nyeroscos. Untuk menghormati lawan bicara, lalu saya memberikan respon. “Kita hanya mendapatkan migran, mi-gerang, dan kemudian menderita migren….”. Lalu saya dan Prof.Dibia tertawa terbahak-bahak.

Saya sangat menghormati kolega saya yang seniman itu, lalu tiba-tiba berbicara tentang pertanian. Mungkin kalau tidak sangat “dendam”, beliau tidak akan menelpun saya, dan mengurus pertanian. Karena apa ? Karena beliau sudah berada dalam zone nyaman. Prof. Dibia tak henti-hentinya berkeliling dunia. Tentu saja sambil menari, mengajar, dan nyaris selalu didampingi penari-penari, yang biasanya cantik dan sexi. Akhirnya saya sarankan agar Prof. Dibia berkirim surat keprihatinan-nya kepada Gubernur Bali. Kalau perlu tembuskan kepada Wagub Cok Ace. Sekali-sekali biarlah sang seniman yang berbicara tentang pertanian. Saya sih, sudah lama berbuih-buih.

Memang demikianlah adanya. Semua orang beranggapan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting. Tetapi selalu diperlakukan sebagai sektor yang tidak penting. Dialokasikan anggaran yang tidak sepadan, diberikan bansos yang tidak sepadan, dll.  Mirip sama dengan air. Semua paham bahwa air adalah sumberdaya yang sangat penting. Tetapi selalu diperlakukan sebagai benda yang tidak penting. Air dipakai sebagai tempat pembuangan sampah, bangkai, plastik, kotoran, dikencingi, diberaki, dll.

Ekonom Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama menyebutkan bahwa pembangunan pertanian selalu menuai pro-kontra. Output yang dihasilkan menunggu waktu yang sangat lama. Namun pada saatnya, pembangunan sektor pertanian akan menentukan, apakah suatu bangsa bisa tetap eksis atau tidak.  Statemen-nya terasa galak sekali. Namun esensinya adalah bahwa pembangunan sektor pertanian jangan dibiarkan auto pilot. Pemerintah harus campur tangan dan punya kebijakan khusus di sektor pertanian. Anggaran harus tersedia dalam jumlah yang sepadan di APBN dan APBD. Kalau tidak, maka sektor pertanian pasti akan tergilas. Demikian komentar Prof. Tum, pemenang hadiah nobel dari Guatemala.

Silahkan dibayangkan sekarang, dalam suasana lockdown. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, meski kita punya uang, emas, dan hotel, apakah kita bisa menjamin tidak akan terjadi keributan? Kalau pada suatu saat dunia sudah lockdown, dan  tidak ada makanan yang cukup. Maka negara timur dan barat, dikhawatirkan akan menyerbu kawasan katulistiwa. Untuk apa? Untuk mencari bahan makanan. Bisa bahan makanan yang ada di laut, dan bisa juga di darat. Mungkin kalau harus perang, maka perang karena makanan bisa saja terjadi. Sudah pernah ada kasus baru-baru ini. Di mana kapal ikan dari RRT di kawal kapal perang-nya, untuk mencari ikan di Laut Natuna. Sampai-sampai Presiden Jokowi terbang langsung ke Natuna, dan teriak-teriak di sana,  bahwa Sang Presiden sama sekali tidak merasa takut.

Apapun yang terjadi, memang demikianlah nasib sektor pertanian. Hampir di seluruh dunia, nyaris tidak ada pemimpin yang suka membangun sektor pertanian secara signifikan. Karena urusannya sangat banyak, orang yang diurus sangat banyak, orang yang diurus kadang-kadang licik, berbelit, hasilnya belum tentu sukses, hasilnya tidak kasat mata di haribaan publik, waktu keberhasilannya harus menunggu sangat lama, dll. Yang saya tahu, hanya Pak Harto yang secara konsisten sejak awal pemerintahannya membangun pertanian. Itupun mungkin terjadi, karena sebelumnya kita rakyat Indonesia, sangat kekurangan beras (bahan makanan). Sebelumnya harga beras sangat mahal. Harga beras hampir setiap hari naik. Waktu itu, kita harus terpaksa makan bungkil pisang. Sedang nasi campur jagung, ketela, dll sudah merupakan barang mewah pada saat itu.

Mari kita kembali pada keluhan rekan saya Prof. Dibia. Apakah sekarang momentumnya untuk membanngun sektor pertanian? Perlu saya katakan bahwa momentum membangun sektor pertanian selalu ada dan terbuka. Tidak perlu menunggu krisis. Masalahnya, tidak ada pemimpin yang suka membangun sektor pertanian. Dalam era ini, paling-paling pada saat kampanye para kandidat berbicara tentang pertanian. Setelah itu, jangan harap mereka masih ingat untuk meng-implementasikan janji-janjinya. Saya berharap, seniman/budayawan kita Prof. Wayan Dibia, tidak akan kecewa, kalau suratnya nanti tidak mendapatkan perhatian yang sepadan. Mungkin seorang pemimpin baru akan tergerak membangun pertanian, kalau kita sedang tidak bisa makan. Bahan makanan sudah tidak ada. Lalu nyaris terjadi chaos. Pada titik seperti itu, kita akan sangat telat membangun pertanian.

Ketika diadakan suvey menjelang pengusulan subak sebagai warisan dunia, para petani yang di survey hanya ingin mendapatkan bebas dari pajak PBB (subsidi 100%), dan air irigasinya dijamin. Jadi, permintaannya sederhana sekali. Hingga sekarang-pun permintaan itu tidak pernah terjadi menjadi kenyataan.              

 

             

wartawan
Wayan Windia
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.