Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Muskerwil I PWNU Lahirkan Tiga Rekomendasi Buat Pemerintah

Wagub Sudikerta (ketiga dari kiri). H. Abdul Aziz, Ketua PWNU Bali (kedua dari kanan)

Denpasar, Bali Tribune

Dalam Musyawarah Kerja Wilayah yang pertama ketua Pengurus Wilayah Nahdltul Ulama (PWNU) Provinsi Bali, H. Abdul Aziz mengatakan, NU sangat merindukan pejabat yang bisa bersama sama memajukan Bali khususnya, bukan hanya NU. "Kebersamaan itu sangat diharapkan, apalagi NU bisa selalu mengikuti perkembangan jaman. Dan itupun tidak menyalahi aturan. NU bisa ikut bersama sama dan ada dimana mana," ujarnya.

Lantas ia mengatakan, sangat bangga dengan kehadiran Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta yang mampu mengayomi warga NU. "NU bisa jadi pelopor utama dan perekat dimasa masa sekarang, karena perkembangan jaman dan tehnologi. Apalagi arti dari tema kali ini, tidak lepas dari kepentingan negara dan pemerintah. Yang mampu menyatukan pemikiran nasionalis dan agama," tuturnya.

Meski demikian dalam muskerwil kali ini ada tiga rekomendasi yang disampaikan pada pemerintah yang mesti dijadikan prioritas antaranya, Narkoba, Terorisme, dan LGBT.

Disamping itu Wagub Sudikerta juga menyampaikan, pentingnya kehadiran warga NU ditengah tengah keberagaman masyarakat. "Perwujudan agama mesti mampu mengakomodir kegiatan sosial, politik, ekonomi," ujar Wagub. Ia juga mengajak kaum nahdliyin  berusaha secara maksimal memahami tuntunan agama kita masing masing.

Menyikapi rekomendasi yang ditelurkan dari Muskerwil NU kali ini Wagub mengatakan, Narkoba ini bukan persoalan yang baru, tapi persoalan bangsa dan negara, pencegahannya mesti dari keluarga. "Ada indikasi bahaya narkoba untuk menghancurkan negara kita. Namun demikian persoaln ini bukan hanya milik negara, kita cegah mulai dari diri kita dan keluarga kita," lugasnya. Rekomendasi itu memang pantas diberikan pada pemerintah, baik pencegahan dan tindakan hukumnya, dan itu kita sepakat.

Lantas penanganan teroris, Wagub sepakat wujudkan Bali yang kondusif. Pasalnya, berbagai cara digunakan masuknya teroris ke masyarakat. "Saya menghimbau mari  kita bersatu padu, jangan mau di adu domba satu sama lain, dan perlu adanya penguatan secara intensif," katanya lagi.

Dan yang terakhir terkait LGBT, hal ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama apapun. Kegiatan macam ini jangan diberikan kesempatan, tegakkan hukum. "Apapun hasil rekomendasi akan kita pakai sebagai pondasi pembangunan kehidupan beragama di provinsi Bali,"pungkasnya.

Palantikan Muskerwil I, Masa Khidmat 2015 - 2020. Minggu (17/4/2016) digelar di  Hotel Oranjje Jalan Hayam Wuruk Denpasar dengan mengusung Tema "Meneguhkan Islam Nusantara Yang Rahmatan Lil Alamin Dalam Menjaga NKRI".

wartawan
habit
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.