Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nama Dicatut Jadi Pengurus Partai, Seorang Warga Pikat Protes ke KPU

Bali Tribune / PROTES - Warga Pikat Putu Adnyana Putra protes namanya jadi pengurus partai.

balitribune.co.id | SemarapuraMerasa namanya dicatut jadi pengurus Partai tertentu,seorang Warga asal Desa Pikat, Putu Adnyana Putra protes dan mendatangi Kantor KPU Klungkung, Selasa sore (20/12). Kedatangannya itu untuk klarifikasi dan meminta dokumen untuk bisa keluar dari keanggoataan partai yang mencantumkan namanya sebagai pengurusnya.

Hal itu terjadi ketika warga Pikat tersebut,Putu Adnyana sempat heran bercampur tidak percaya, karena namanya tiba-tiba dikatakan terdaftar menjadi anggota salah satu partai. Hal ini membuatnya tidak bisa mendaftar sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di desanya. "Kedatangan saya ke kantor KPU mau klarifikasi, saya tidak pernah menjadi anggota parpol. Tapi nama saya malah ada di sipol tercantum sebagai anggota salah satu pengurus parpol," ungkap Putu Adnyana Putra, Rabu (20/12).

Hal itu baru ia ketahui, ketika hendak mendaftar sebagai anggota KPPS di desanya. Saat proses mendaftar sebagai KPPS, ia kaget kerena namanya tercantum sebagai anggota parpol. Hal ini tentu membuatnya bingung, jangankan ikut bergabung ke parpol, bahkan menurutnya tidak ada pihak yang menawarinya ikut bergabung menjadi anggota parpol. "Saya tidak habis pikir. Kenapa nama saya tiba-tiba ada menjadi anggota parpol. Padahal sebelumnya tidak ada yang menawari saya jadi anggora partai," ungkap Putu Adnyana Putra.

Tidak hanya namanya, nama istrinya pun ikut dicatut menjadi anggota partai tertentu jelas dirinya merasa keberatan. "Maunya istri saya yang saya ikutkan KPPS, tapi nama istri saya juga tercantum jadi anggota partai. Kecewa sekali saya. Saya tidak tau siapa yang memasukan nama kami di anggota parpol, mungkin data pribadi kami disalahgunakan," ungkap dia.

Hal ini tentu membuatnya sangat kecewa, apalagi dirinya sudah 3 kali berpartisipasi menjadi anggota KPPS di desanya. Bahkan dirinya sudah ikut tim, yang tahun-tahum sebelulnya sudah sukses menjadi penyelenggara pemungutan suara. "Sekarang saya datang ke KPU, agar Pemilu selanjutnya bisa daftar KPPS. Kalau sekarang sudah sulit, karena waktunya mepet. Saya tidak habis pikir, karena ini saya tidak bisa jadi anggota KPPS," keluhnya.

Anggota KPU Klungkung Ida Bagus Nyoman Barwata mengatakan, hingga Rabu (20/12) Kabupaten Klungkung masih kekurangan anggota KPPS. Sehingga pendaftaran anggota KPPS diperpanjang sampai Sabtu (23/12). "Mudah-mudahan dengan perpanjangan ini, kuota 7 anggota KPPS di masing-masing TPS di Klungkung bisa terpenuhi," ujar Ida Bagus Nyoman Barwata, Rabu (20/12/2023).

Semetara jumlah TPS di Kabupaten Klungkung sebanyak 649 yang tersebar di 4 dapil. Menurutnya, kendala di Klungkung, banyak warga berijazah SMA namun enggan menjadi anggota KPPS. Sehingga KPU Klungkung memberikan kebijakan, anggota KPPS bisa tidak berijazah SMA namun memiliki semangat dan mampu membaca, menulis, dan berhitung.

Hal yang sama terjadi di Desa Tojan,Klungkung salah seorang warganya yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai calon anggota  KPPS dicoret.Warga tersebut Putu Yuliana Dewi mengaku kaget dengan pencantuman diringa sebagai pengurus salah satu parpol. "Saya keberatan nama saya dicantumkan sebagai pengurus salah satu parpol tertentu,sehingga saya harus rela dikeluarkan menjadi anggota KPPS Tojan," ungkapnya heran.

wartawan
SUG
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.