Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Netraliltas dan Soliditas TNI-Polri Hadapi Pemilu 2019

Bali Tribune/ NETRALITAS -- Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., (tengah) menekankan tentang netralitas TNI-Polri, agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan damai.

Bali Tribune, Denpasar - USAI menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat (NTB), didampinmgi Kapolda NTB Irjen Pol Drs Achmad Juri, MH., Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., berharap agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan damai. "Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai, ada dua strategi utama yang harus dilaksanakan, yakni menjaga netralitas dan soliditas TNI-Polri supaya mampu bersinergi dengan semua komponen. Sehingga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu bisa berjalan aman dan damai," ujar Pangdam. Penggunaan kekuatan TNI dalam Pemilu, sesuai yang disampaikan Kapolda NTB, yakni 2/3 dari kekuatan Polri di setiap wilayah. Namun, karena keterbatasan jumlah personel, sehingga menggunakan asas prioritas dari kemungkinan eskalasi ancaman. Terkait eskalasi ancaman, menurut jenderal bintang dua tersebut, sudah dipetakan semua oleh Kapolda untuk wilayah NTB dan TNI akan mengimbanginya. Oleh karena itu, saling memback-up dengan membaca eskalasi ancaman, sehingga bisa menjawab bila terjadi kemungkinan kontijensi. Diakuinya, tahapan Pemilu hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif. "Alhamdulillah, semua masih normal dalam masa Pemilu yang tinggal 2 bulan lagiu," kata Pangdam. Untuk wilayah Kodam IX/Udayana ada tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih relatif aman, meskipun di tingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah, namun itu diambil dari eskalasi Pilkada. Alumni Akmil 87 tersebut menjelaskan, media juga memegang peran untuk bersinergi bersama TNI-Polri, khususnya dengan KPU dan Bawaslu serta diperlukan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Peran media dalam Pemilu, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak golput dan datang ke TPS, karena keberhasilan demokrasi salah satu tolok ukurnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Selain itu pihak media jarus mampu menyadari bahwa melalui tulisannya mampu membuat suasana menjadi dingin atau panas.Obyek dalam Pemilu adalah masyarakat, penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, TNI- Polri sebagai pendukung sesuai dengan tugasnya dan media yang mengelola dan menciptakan suasana sesuai isi tulisan. "Mari kita bersinergi untuk mensupport program demokrasi, sehingga pesta demokrasi bangsa betul-betul tercapai dengan tolok ukur damai dan koridor hukum berjalan dengan baik," tegasnya. Kapolda NTB menambahkan, saat ini waktu Pemilu sudah memasuki 2 bulan terakhir, sehingga harus merefresh penyiapan rencana pengamanan. "Terkait dengan pengamanan masing-masing TPS yang rawan ada siklus, tahapan dan mekanisme penanganannya dan apabila terjadi eskalasi ancaman, maka TNI sudah dipersiapkan,” papar Kapolda.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.