Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nomor Balap Motor Pra-PON Nunggu Keputusan PP

Bali Tribune/ Nyoman Seniweca

Bali Tribune, Denpasar - Seperti diduga sebelumnya, nomor untuk balap motor yang dipertandingkan di Pra-PON mendatang bakal berubah mulai kelihatan. Ini mencuat setelah kabar atau spekulasi beredar nomor road race bakal dipertandingkan. Spekulasi itu semakin kuat, setelah Ketua Umum Pengprov IMI Bali, Nyoman Seniweca memaparkan, jika hasil dari pertemuan PB. PON dengan PP. IMI keluar kepastian perubahan nomor yang dipertandingkan di Pra-PON. “Ya sekitar 2 pekan lalu pertemuan itu terjadi, dan akhirnya ada perubahan nomor yang dipertandingkan di Pra-PON nanti yakni motokros dan road race. Sementara dua nomor lainnya yang sebelumnya dirancang dipertandingkan yakni slalom dan grass track akhirnya tidak dipertandingkan,” ujar Seniweca usai rapat IMI Bali, Selasa (26/2). Hanya saja, semuanya itu masih sifatnya isu dan kabar lisan. Dirinya lebih memilih untuk menunggu kepastian perubahan nomor tersebut termasuk dimana Pra-PON nantinya digeber untuk balap motor itu, dalam bentuk surat atau informasi resmi. “Kita tunggu saja. Kalau persoalan di Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan, September mendatang, dimana Porprov Bali mengacu pada nomor yang dipertandingkan di Pra-PON maupun PON XX/2020 di Papua mendatang, kami akan meminta pencerahan dari KONI Bali, karena KONI Bali yang menentukan nomor cabang olahraga (cabor) mengacu di nomor yang dipertandingkan di dua event nasional tersebut,” tandas Seniweca. Lantas bagaimana jika venue untuk road race tidak ada di Tabanan pada Porprov Bali nanti? “Kami pastinya akan duduk bersama, antara kami dengan pihak KONI Bali dan pihak tuan rumah Porprov Bali yakni Tabanan, untuk mencari solusi bersama-sama. Soal medali kemungkinan besar akan diperebutkan 6 medali emas di Porprov Bali termasuk pra PON dan PON nantinya. Terbagi dari road race dua nomor untuk dua kelas perorangan dan beregu. Begitu juga di motocross,” pungkas Seniweca.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.