Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nyoman Nuarta dan GWK Antara Mimpi, Luka, dan Ikon Dunia

GWK
Bali Tribune / Garuda Wisnu Kencana (ist)

balitribune.co.id | Mangupura - Saat matahari merayap turun di cakrawala Jimbaran, siluet raksasa Garuda Wisnu Kencana (GWK) menoreh langit. Bayangan patung setinggi 121 meter itu jatuh ke bukit-bukit kapur Ungasan, menjadikan sore Bali kian syahdu. Turis mancanegara berderet di plaza, sibuk menengadah, mencoba menangkap keagungan Mahakarya Wisnu di atas punggung Garuda.

Di hadapan mereka, karya itu tampak sempurna, megah, kokoh, dan tak tergoyahkan. Namun di balik gemerlap lampu sorot dan sorakan kagum wisatawan, ada kisah getir tentang mimpi yang hampir terkubur, drama politik, dan kompromi pahit seorang maestro seni rupa. “GWK itu bukan milik saya. Saya persembahkan GWK untuk bangsa ini. Saya hanya perantara yang melahirkan,” ujar I Nyoman Nuarta, maestro patung kelahiran Tabanan, saat dihubungi melalui selulernya, Sabtu (27/9)

Lantas Nuarta mulai bercerita, pada akhir 1980-an, dirinya yang kala itu telah dikenal luas sebagai pematung muda pemenang sayembara Monumen Proklamasi datang membawa ide besar, membangun sebuah monumen budaya yang bisa menandingi simbol dunia. Paris punya Eiffel, New York punya Liberty, Rio punya Christ the Redeemer. Indonesia? Ia ingin Bali punya GWK. “Waktu itu saya membayangkan, seorang turis mendarat di Ngurah Rai lalu melihat patung raksasa menyapa dari kejauhan. Sebuah ‘landmark’ yang tak bisa dilupakan,” kenangnya.

Baginya, GWK bukan sekadar patung. Ia adalah pertemuan antara seni, budaya, dan pariwisata. “Saya seniman, bukan pengusaha. Tapi saya percaya, budaya bisa jadi lokomotif ekonomi. Turis datang karena ingin merasakan pengalaman budaya, bukan sekadar hotel atau pantai,” katanya.

Seiring waktu, mimpi itu berubah jadi beban. Biaya pembangunan kian membengkak, dan suara penolakan pun bermunculan. Ada yang menuduh GWK proyek mercusuar, ada yang menyebutnya mencemari kesakralan. Beban mulai terasa, dirinya mulai mencari berbagai alternatif agar mega proyek itu bisa diselesaikan.

Nuarta membuka jalan agar GWK benar-benar jadi milik bangsa. “Saya pernah tawarkan saham 100 persen ke negara. Gratis. Hanya syaratnya, mereka selesaikan patung. Tapi tidak ada respons,” ujarnya lirih.

Ia juga mengetuk pintu Pemerintah Provinsi Bali. “Saya kasih opsi, Pemda bisa akuisisi lewat cicilan tiga tahun. Nilainya sudah termasuk penyelesaian patung. Sayangnya, DPRD menolak, bahkan kala itu saya jutru diserang habis-habisan di dewan,” katanya, menghela napas panjang.

Momen itu jadi salah satu titik paling menyakitkan bagi Nuarta. “Saya sadar, seniman selalu kalah kalau berhadapan dengan birokrasi. Idealismenya sering dianggap utopia,” sentilnya.

Krisis moneter 1998 jadi hantaman telak. Pinjaman Rp30 miliar yang dulu cair lewat restu Presiden Soeharto, tiba-tiba ditagih dengan bunga komersial. Proyek GWK macet, pekerja terpaksa dirumahkan, dan utang menumpuk.

“Bayar pakai apa? Pemerintah saja bangkrut waktu itu. Saya lebih seniman daripada pebisnis. Jangankan menghitung cashflow, saya lebih sering mikir soal komposisi patung dan tekstur material,” ujarnya sambil tertawa getir.

Di titik ini, Nuarta dihadapkan pada dilema besar, membiarkan proyeknya mati atau menyerahkan ke pihak yang mampu melanjutkan. Pilihannya jatuh pada The Nin King, bos properti terbesar di Tanah Air, pemilik PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI). Konglomerasi properti yang menawarkan modal besar dengan syarat kepemilikan penuh. Itupun sebetulnya dilepas Nuarta dengan berat hati, tapi karena ia tahu The Nin King pemilik Alam Sutra punya rasa kebangsaan yang tinggi, lepaslah GWK ke Alam Sutra yang sebelumnya melalui audit dari Morgan Stanley yang berpusat di London, Inggris. “The Nin King itu orang baik, saya lepaskan saham ke dia, karena kalau tidak, GWK hanya akan jadi tumpukan besi dan tembaga yang membusuk di gudang. Itu pilihan yang paling rasional sekaligus paling pahit,” cetusnya.

Bagi Nuarta, keputusan melepas GWK adalah pengakuan bahwa idealisme seniman tak selalu selaras dengan logika bisnis. “Saya ingin GWK lahir sebagai monumen kebangsaan. Tapi bisnis punya logikanya sendiri-efisiensi, profit, manajemen. Itu bukan dunia saya,” ujarnya.

Ia mengaku, banyak yang menuduhnya “menjual” karya. Padahal, baginya, yang terpenting adalah keberlanjutan. “Kalau saya egois mempertahankan, GWK mungkin tak pernah selesai. Sekarang orang bisa lihat dan menikmatinya. Itu jauh lebih penting,” katanya.

Sejak awal, GWK juga tak lepas dari kontroversi soal makna simbolik. Ada yang menganggapnya sakral, ada pula yang menolak karena dianggap komersialisasi. “GWK bukan simbol agama. Ia monumen budaya, tempat orang belajar, tempat bangsa ini unjuk diri. Saya rancang untuk event internasional dengan standar keamanan tinggi,” tegasnya.

Bahkan setelah tragedi Bom Bali, GWK pernah dipilih sebagai lokasi peringatan karena dianggap salah satu tempat paling aman bagi tamu kenegaraan. “Budaya itu bukan hanya soal estetika. Ia juga soal daya tahan, soal bagaimana kita dikenang dunia,” tambahnya.

Belakangan, polemik soal tembok pembatas GWK memicu keresahan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Namun, Nuarta menolak ikut terseret. “Itu sudah bukan masa saya. Semua akses jalan ke dalam, dulu saya yang buat. Pagar baru muncul setelah saham saya lepas,” tandasnya.

Meski begitu, ia menuturkan, kala itu ia memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar, terutama warga Banjar Adat Giri Dharma,"Kalau tidak percaya, coba tanyakan bagaimana kita merawat hubungan baik. Bahkan dulu saya menyumbang ke banjar, dan masyarakat disana selepas kerja formal bisa "ngayah' di GWK," ungkapnya.

Tapi kalau untuk pemagaran sekeliling GWK itu diluar kewenangan saya,"Jangankan mikirkan pemagaran, mikir keberlanjutan proyek GWK aja saya sudah pusing," tuturnya, seraya menambahkan akses ke GWK memang terbuka, bisa darimana saja. "Bahkan sapi dan hewan peliharaan lain bisa juga masuk ke GWK," ucapnya menjelaskan.

Namun, secara pribadi Nurata beranggapan pemagaran yang dilakukan Alam Sutra mungkin saja demi keamanan lokasi, jika dilihat dari berbagai even Internasional yang kerap digelar di GWK.

Ia hanya berharap konflik hari ini tak mengaburkan makna besar GWK dan cepat berlalu, “Bagi saya, tugas sudah selesai. GWK berdiri. Ia jadi ikon Indonesia, dikenal dunia. Itu sudah lebih dari cukup,” ucapnya, menutup dengan suara pelan.

wartawan
ARW
Category

Sengketa Tanah Subak Kerdung, Kuasa Hukum Sebut Putusan MA Bukan Soal Kepemilikan

balitribune.co.id | Denpasar - Sengketa tanah di Subak Kerdung, Pedungan, Denpasar, kian memanas di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Tim Kuasa Hukum terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan menegaskan bahwa putusan perkara perdata hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan pemilik sah atas objek tanah yang kini masuk dalam perkara pidana Nomor 845/Pid.B/2026/PN Dps.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

New Honda Stylo 160 Semakin Fashionable dengan Pilihan Warna Baru

balitribune.co.id | Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) hadirkan pilihan warna terbaru pada skutik favorit premium fashionable, New Honda Stylo 160. Penyegaran pada skutik bergaya retro dan powerful ini hadir dengan pilihan warna baru Glam Grey serta Royal Violet yang siap mencuri perhatian saat menjalani mobilitas produktif harian dan bergaya di akhir pekan.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Curi Brankas Senilai Rp500 Juta, Pelaku Nekat Bakar Rumah Ipar

balitribune.co.id | Tabanan - Misteri kebakaran rumah di Gang Jambu, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kediri, Rabu (16/9/2026) lalu akhirnya terungkap. Kebakaran tersebut sengaja dipicu oleh AR (45), pedagang yang juga merupakan adik ipar korban, demi menutupi aksi pencurian brankas senilai Rp500 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.