Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Bali: BPR-BPRS Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

perbarindo
Bali Tribune / PERBARINDO - Seminar Perbarindo Bali Tahun 2025 dengan tema “Tantangan dan Peluang BPR-BPRS dalam Menghadapi Kondisi Geopolitik dan Ekonomi Nasional” di Denpasar, Jumat (16/5).

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalam sambutannya pada kegiatan Rakerda dan Seminar Perbarindo Bali Tahun 2025 dengan tema “Tantangan dan Peluang BPR-BPRS dalam Menghadapi Kondisi Geopolitik dan Ekonomi Nasional” yang dilaksanakan di Denpasar, Jumat (16/5). 

“Dalam mewujudkan Ekonomi Kerthi Bali, BPR-BPRS agar terus mendorong peningkatan pembiayaan kepada pelaku usaha tidak hanya di sektor properti namun juga memprioritaskan pembiayaan kepada petani dan pelaku UMKM, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif,” kata Kristrianti.

Lebih lanjut, Kristrianti juga menekankan bahwa dengan kondisi perekonomian global yang kurang baik saat ini karena adanya pengaruh geopolitik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, diharapkan BPR-BPRS sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah terus dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mampu tetap tumbuh dan berdaya saing. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pengembangan Sekda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, Ketua Umum DPP Perbarindo Teddy Alamsyah, dan Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit.

Asisten Perekonomian dan Pengembangan Sekda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Rakerda dan Seminar Perbarindo Bali Tahun 2025 ini, dan mengharapkan peningkatan peran BPR-BPRS di Provinsi Bali dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Bali. 

Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit menyampaikan bahwa kegiatan Rakerda ini merupakan momen penting bagi para pelaku industri BPR-BPRS untuk memberikan ide inovatif dalam menghadapi kondisi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Informasi terkini tentang kondisi ekonomi dan politik menjadi penting karena berimplikasi terhadap bisnis BPR-BPRS sehingga dibutuhkan kewaspadaan, antisipatif dan mencari peluang baru agar BPR-BPRS mampu bersaing dan tetap tumbuh. 

“Perbarindo Bali terus berupaya memberikan dukungan kepada seluruh anggota agar dapat menghadapi tantangan untuk memujudkan value yang lebih baik, serta terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah, regulator, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan BPR-BPRS” kata Komplit.

Melalui sinergi OJK dengan Industri Jasa keuangan dan Stakeholders daerah diharapkan dapat mendukung Ekosistem Industri Jasa Keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

wartawan
ARW
Category

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Melakukan Penyesatan Proses Peradilan, 12 Advokat PH Made Daging Dipolisikan

balitribune.co.id | Denpasar - Sebanyak 12 advokat tim Penasehat Hukum (PH) eks Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Bali, I Made Daging dilaporkan ke Mapolda Bali atas dugaan Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan dan/atau Tindak Pidana Sumpah Palsu dan/atau Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dan/atau Pasal 291 dan/atau Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

3.197 Penumpang Gagal Terbang ke Timur Tengah, Imigrasi Layani Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

balitribune.co.id I Kuta - Sebanyak 15 penerbangan rute internasional (8 keberangkatan dan 7 kedatangan) mengalami pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, hingga Senin, 2 Maret 2026. Pembatalan ini dampak dari  penutupan ruang udara di sejumlah negara di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.