Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Bali: Manajemen Risiko Aspek Krusial di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bali Tribune / RSCA - pelatihan Risk Control Self-Assesment (RSCA) di Kantor OJK Provinsi Bali

balitribune.co.id | DenpasarOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong upaya memperkuat manajemen risiko perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Bali untuk mewujudkan industri BPR yang berintegritas, tangguh, dan berkontribusi dalam memberikan akses keuangan kepada usaha kecil dan masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalam sambutannya pada kegiatan pelatihan Risk Control Self-Assesment (RSCA) di Kantor OJK Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia dengan DPD Perbarindo Bali yang dilaksanakan dalam 2 batch yaitu pada 7 sampai 8 November 2024 dan 11 sampai 12 November 2024.

“Manajemen risiko BPR merupakan aspek yang krusial. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memastikan BPR dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari setiap aktivitas bisnis,” kata Kristrianti.

Lebih lanjut, Kristrianti menekankan bahwa BPR harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Melalui RCSA ini diharapkan BPR dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan risiko operasional serta dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.  

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit, Capacity Development and HR Advisor German Spakarssenstiftung Shenia Hamp, serta narasumber dari DSIK Indonesia.

“BPR di wilayah Bali mengalami tantangan dari sisi digitalisasi teknologi Informasi dalam penerapan manajemen risiko, sehingga melalui RSCA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko BPR untuk pertumbuhan BPR di masa mendatang,” ujar Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit.

Capacity Development and HR Advisor German Spakarssenstiftung Shenia Hamp menyampaikan bahwa melalui RSCA maka BPR akan dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terjadi, sehingga dapat membantu menerapkan manajemen risiko BPR yang lebih efektif.

Melalui sinergi OJK dengan DSIK Indonesia dan DPD Perbarindo Bali, diharapkan dapat mendukung Ekosistem Industri Jasa Keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan.

wartawan
ARW
Category

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.