Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK : Kosongnya Posisi Dirut BPD Segera Diisi

Hizbullah
Hizbullah

BALI TRIBUNE - . Masih kosongnya jabatan Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Kredit rupanya menjadi sorotan OJK. Namun sejatinya OJK  mendorong agar posisi itu segera terisi.  Seperti diketahui jabatan tiga direktur yang lain sudah terisi dan ditetapkan pada tanggal 22/6 lalu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahkan salah seorang direksi I Nyoman Sudharma saat ini merangkap sebagai Penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dirut. Hal itu diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8, Hizbullah yang ditemui dari kantornya di Denpasar, Selasa (25/6). "Sedangkan pak Gus De merangkap sebagai Direktur Kredit. Dan semua itu atas persetujuan RUPS, bukan OJK," tukasnya. Seperti diketahui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank BPD Bali menetapkan secara definitif tiga direksi yang lolos fit and proper test OJK, Jumat (22/6) di Kantor Pusat Bank BPD Bali. Dari ketiga direksi tersebut, dua diantaranya yakni I Nyoman Sudharma (Direktur Bisnis Non Kredit) dan Ida Bagus Gede Setia Yasa (Direktur Operasional) berpeluang menduduki posisi Dirut Bank BPD Bali jika mereka mencalonkan diri kecuali I Wayan Sutela Negara selaku Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk posisi yang masih definitif hingga kini BPD masih memprosesnya. Meskipun saat ini telah ada calon, tapi masih harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan OJK. "Proses itu kalau di bank ada namanya Komite Remunerasi dan Nominasi, melalui dua badan itulah persyaratan dilalui," ujar Hizbullah. Layak atau tidaknya calon Dirut dan Direktur Kredit, badan di internal BPD inilah yang menentukan. Namun hingga kini OJK masih belum menerima calon tersebut. "Tapi untuk sementara untuk dirut dan direktur kreditnya dirangkap Plt, tapi untuk sementara operasional bank sudah bisa berjalan. Tidak dirangkap lagi oleh komisaris," imbuh Hizbullah. Dengan hadirnya ketiga direktur yang dua antaranya merangkap sebagai Plt operasional BPD bisa dijalankan bahkan terkait kebijakan kebijakan pun bisa diambil, tapi semua itu tergantung RUPS memberikan kewenangan sampai dimana. "Meski tidak ada ketentuan batas waktu sampai kapan untuk mengisi posisi Dirut dan Direktur Kredit, tapi OJK mengharapkan posisi itu harus segera diisi," tandasnya mengingatkan sembari menegaskan kekosongan itu akan berpengaruh terhadap operasional bank terutama pencapaian-pencapain targetnya. Hizbullah mengatakan, begitu pentingnya posisi Dirut hingga ia mengilustrasikan kalau di kapal ibarat sebagai nakhoda atau Kapten Kapal. "Yang ada sekarang ini kan Kapten Kapal pengganti, tapi fungsinya kan tidak maksimal, karena bisa saja pengalamannya tidak sama dengan kapten yang sesungguhnya," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.