Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Okupansi Hotel Semester Dua Akan Lebih Baik

hotel
Hariyadi B Sukamdani

Jakarta, Bali Tribune

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meyakini tingkat hunian hotel Tanah Air akan mulai membaik pada semester kedua tahun ini, terutama bila pelaksanaan tax amnesty benar-benar sesuai harapan.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan sebagaimana dikutip Bisnis.com, tingkat keterisian atau okupansi hotel tahun ini pasti lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, okupansi tahun lalu terganggu oleh regulasi pemerintah yang membatasi aktivitas lembaga pemerintahan di hotel.

Meski begitu, semula PHRI memproyeksikan peningkatan okupansi tahun ini tetap tidak akan sebaik 2014 sebab terpapar dampak pelemahan ekonomi global dan domestik. Akan tetapi, kini dengan adanya kabar baik tax amnesty, ada harapan okupansi tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2014.

Hariyadi mengatakan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, okupansi hotel seluruh Indonesia pada kuartal pertama lalu mencapai sekitar 55 persen. Ini sudah lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sekitar 47 persen hingga 50 persen. Menurutnya, pada 2014 lalu okupansi hotel secara nasional berada di kisaran 65 persen.

Tahun ini, dengan adanya pengampunan pajak, rata-rata okupansi bisa sedikit di atas 2014, atau mencapai 65 persen hingga 70 persen. “Hampir pasti okupansi hotel akan di atas 65 persen, mungkin bisa sampai 70 persen. Di atas 70 persen mungkin tidak, sebab di semester satu tahun ini kita masih lebih rendah,” katanya, Selasa (19/7).

Hariyadi mengatakan, pemangkasan anggaran dalam APBN-P 2016 tentu memiliki pengaruh juga terhadap penurunan okupansi. Akan tetapi, PHRI menilai dampaknya tidak akan terlalu signifikan, mengingat anggaran belanja di daerah relatif tidak terganggu. Pengaruh pemangkasan APBN tidak lebih besar dibandingkan kebijakan pelarangan penyelenggaraan kegiataan lembaga pemerintahan di hotel seperti yang diberlakukan pada awal tahun lalu.

“Daerah tetap punya otonomi untuk tentukan anggaran, sehingga pengaruhnya tidak sebesar 2015. Di daerah tetap banyak kegiatan. Pasar pemerintahan daerah itu besar sekali kontribusinya untuk hotel,” katanya. Saat ini, tantangan utama industri hotel adalah semakin banyaknya pemain baru yang terjun ke bisnis hotel tanpa sungguh memahami situasi pasar.

Padahal, saat ini industri hotel masih dibayang-bayangi kelebihan pasokan. Saat ini, jumlah hotel berbintang di seluruh Indonesia menurut data PHRI mencapai 270.500 unit dan masih akan bertambah 58.000 unit tahun ini. Bila ditambah hotel non-bintang, total hotel bisa mencapai 550.000 unit.

Selama bulan Ramadan lalu, PHRI bekerjasama dengan Citilink melalui penjualan paket tiket dan hotel dengan destinasi 20 kota dan 20.000 room night. Paket ini terutama ditujukan bagi wisatawan asing. Hal ini untuk memacu keterisian kamar sebab di bulan Ramadan biasanya kamar relatif sepi dari penyewa domestik. Meski begitu, PHRI belum menyampaikan data terkini terkait realisasi trobosan tersebut.

Di sisi lain, konsultan properti PT Colliers International Indonesia mencatat, meski kamar relatif sepi, bisnis hotel mendapat banyak permintaan terhadap ruang pertemuan dan restoran, terutama untuk kegiatan buka puasa bersama dari korporasi.

President Director & CEO PT Intiwhiz International, Moedjianto S Tjahjono mengatakan, prospek bisnis hotel sejatinya tetap menjanjikan secara jangka panjang, meski kini dibayangi isu kelebihan pasokan.

Dirinya pun menilai tahun ini ada harapan baru bagi industri hotel Tanah Air seiring perbaikan kondisi perekonomian. Selanjutnya, tergantung strategi dan inovasi tiap pengelola hotel untuk menarik pasar.

Intiwhiz sendiri menargetkan dapat mengoperasikan lima hotel lagi tahun ini setelah Grand Whiz Poins Square, Jakarta Selatan, pada akhir Juni lalu. Intiwhiz kini telah mengoperasikan 16 hotel dan ditargetkan meningkat menjadi 38 hotel pada 2018. “Saya tahu kondisi ekonomi sulit, tetapi tetap tergantung market mana yang dibidik, lokasi dan posisinya. Lima tahun kami berbisnis hotel trennya sejauh ini selalu naik,” katanya.

wartawan
habit
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.