Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Optimalisasi Pendapatan, BKPAD Bentuk Tim Khusus

Bali Tribune/ Dewa Gede Meranggi Adnyana.


balitribune.co.id | Bangli  - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli akan membentuk tim khusus dengan menggandeng lintas OPD. Tugas tim  nantinya akan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak restoran. Selain itu untuk optimalisasi pendapatan BKPAD  juga kebut pemasangan poin of sale (POS)
 
Sekretaris BKPAD Bangli Dewa Gede Meranggi Adnyana tidak menampik, POS yang terpasang masih minim dibandingkan jumlah restoran. Saat ini sedang diupayakan pemasangan POS dan target bulan Juli dapat tuntas terpasang. "Pemasangan POS difasilitasi oleh BPD Bali, namun demikian kami menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan," ujarnya, Kamis (3/6/2021). 
 
Disinggung pengawasan sistem POS, pihaknya akan membentuk  tim khusus. Tim ini akan melakukan pengawasan maupun evaluasi dari penggunaan sistem tersebut. Tim ini akan terdiri dari BKPAD, Bagian Hukum, Inspektorat, Perijinan dan Satpol PP. ”Untuk pembentukan masih dikordinasikan lagi, membentuk tim lintas OPD tidak bisa sekali pembahasan," tegasnya.
 
Dewa Meranggi menyebutkan tim nantinya akan memeriksa wajib pajak yang tidak memanfaatka sistem POS yang notabene sudah dipasang. Diakui meski sudah dipasang sistem POS masih ada peluang untuk wajib pajak tidak maksimal menggunakan sistem tersebut. "Memang jika sistem tidak digunakan wajib pajak dalam beberapa hari maka akan terlihat di monitor kami. Yang tidak menggunakan dalam 3 hari akan terblock warna kuning. Jika berbulan-bulan akan berwarna merah. Bila seperti itu tim ini akan turun," ujarnya.
 
Terkait hasil penggunaan POS ini, Dewa Meranggi menyebutkan transaksi (pajak) salah satu rumah makan hanya Rp 6.800. Melihat kondisi ini, kemungkinan sistem POS tidak digunakan, melainkan meraka masih menggunakan manual. "Jika pajak yang masuk Rp 6.800 maka transaksi di rumah makan tersebut kisaran Rp 68 ribu. Ada kemungkinan merakan tidak menggunakan sistem dan pencatatan dilakukan manual," sebutnya.. 
 
Dewa Meranggi menambahkan nantinya akan dipasang benner di masing-masing restoran. Dalam benner tersebut mengingatkan pengunjung meminta bukti transaksi. "Pembeli agar meminta struk belanja, jika begitu kasir tidak bisa main-main. Dengan meminta struk maka sistem POS akan digunakan," ungkapya. 
wartawan
Agung Samudra
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.