balitribune.co.id | Gianyar - Setelah sepuluh tahun lebih bergelut dengan konflik, Desa Adat Pakudui dengan Tempek Pakudui Kangin, Tegallalang, akhirnya bersatu lagi dalam satu desa adat. Pun demikian, sengketa lahan pelaba pura yang kini sudah berkekuatan hukum tetap, dipastikan akan segera dilaksanakan eksekusi secara damai. Hal ini terungkap dalam penandatangan kesepakatan antara Desa Adat Pakudui dengan Tempek Pakudui Kangin dihadapan Bupati, Kapolres, PHDI, MDA dan unsur terkait lainnya di Depan Kantor Bupati Gianyar, Minggu (22/11).
Sebagaimana diketahui sengketa lahan pelaba pura antara Desa Adat Pakudui dengan Tempek Pakudui Kangin, Tegallalang seakan tiada ujungnya. Walaupun perkara ini sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, upaya hukum banding perlawanan dan Gugatan Bantahan pihak ketiga terus berguli. Proses eksekusi pun berulangkali ditunda dengan berbagai pertimbangan. Syukurnya, di tengah ketidakpastian dan kelelahana kedua pihak ini, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra pun mengambil inisiatif. Kesepakatan awal kedua pihak saat diundang makan siang bersama tahun lalu, kini akhirnya berbuah dengan kesepakatan perdamaian,
Dari delapan poin kesepakatan itu, semuanya saling terkait. Seperti pencabutan upaya hukum, kesepakatan pelaksanaan eksekusi damai, tunduk pada putusa hukum dan yang paliang menarik perhatian, kedua pihak yang sepuluhtahun lebih berpisah, kini sepakat untuk bersatu lagi dalam lingkungan desa adat. Ke depannya, kedua pihak juga sepakat akan melakukan musyawarah dengan prinsip paras paros sarpanaya. “ Sebagai Bupati Gianyar, saya adalah orang yang paling sangat berharga hari ini. Tentunya juga krama Pakudui, Kapolres, dan instasi terkait lainnya. Saya minta Krama tidak lagi mengungkit cerita gelap dalan sepuluh tahun terakhir ini,” harap Bupati Gianyar I Made Mahayastra.
Mahayastra mengakui, konflik Pakudui ini telah menyita pikiran yang sangat lama. Baik dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai ketua DPRD Gianyar serta seluruh pihak terkait. Tak terkecualai krama Pakudui yang berkonflik, diyakini sangat merasakan pahit getirnya berselisih dengan sesma saudara. “ Secara yuridis, perkara ini sudah selesai hingga ada kesepakatan damai ini, tentunya harus dilaksanakan secara jujur dan ihklas dalam pelaksanaannay. Karena semua pihak menang, mari ke depanya kita membangun bersama dan kami pemerinah sudah siap membantu rencana desa adat Pakudui, termasuk rencana nangiang sesuhunnan.” ucapnya.
Dengan Perdamaian konflik Pakudui ini, Bupati juga akan menyikapi beberapa konflik dia desa adat lainya. Mahayastra tidak ingin dalam pemerintahannya, ada persoalan adat yang menahun . Karena itu, para pihak diharapkan akan saling mengalah dan tidak ada menang-menangan. “ Untuk internal Desa Adat Pakudui, saya sudah meminta Majelis Adat dan instansi terkait untuk melaksanakan pendampingan dalam penyelesaiannya,” jelasnya.
Desa Adat Pakudui Kawan yang dulunya berjumlah 114 KK dan Tempak Pakudui Kangin terdiri dari 43 KK, sebelumnya berada dibawah naungan Desa Adat Pakudui. Dalam sepuluh tahun, keduabelah pihak terlibat pertikaian menyusul permasalah internal. Meliputi status Pura berikut tanah adat, perihal pengenaan sanksi adat kepada warga hingga konflik Pemilihan bendesa Adat. Konflik itu terus berlanjut hingga terjadi sengketa dan kini menunggu pelaksanaan eksekusi karean sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
